Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Impor 1 Juta Ton Beras Makin Menurunkan Reputasi Presiden Jokowi

SENIN, 22 MARET 2021 | 05:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Keputusan mengimpor 1 juta ton dinilai berpotensi makin menurunkan reputasi Presiden Joko Widodo. Sebabnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia SYah saaat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).

Kata Dedi, rencana impor oleh pemerintah itu mengkonfirmasi dua hal.


Perrtama, pemerintah gagal memberdayakan sektor pertanian.

"Pemerintah gagal memberdayakan pertanian yang semestinya menjadi andalan Indonesia. Ini sekaligus menandai potret buran food estate yang sedang dilaksanakan," demikian kata Dedi.

Kedua, publik akan menganggap pemerintah tidak serius menghindari impor. Padahal, Jokowi sering mengatakan bahwa masyarakat harus mencintai produk dalam negeri.

"Pemerintah dianggap tidak sungguh-sungguh menghindari impor, apa yang sering Jokowi katakan sebagai presiden yang meminta warga negara anti asing, sama sekali tak terbukti," pungkas Dedi.

Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan rencana impor 1 juta ton beras tidak untuk merusak harga beras dan gabah kering. Justru dengan impor itu, kataLutfi pemerintah ingin bertujuan untuk menjaga stabilitas harga agar tidak dikuasai oleh spekulan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya