Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Impor 1 Juta Ton Beras Makin Menurunkan Reputasi Presiden Jokowi

SENIN, 22 MARET 2021 | 05:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Keputusan mengimpor 1 juta ton dinilai berpotensi makin menurunkan reputasi Presiden Joko Widodo. Sebabnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia SYah saaat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).

Kata Dedi, rencana impor oleh pemerintah itu mengkonfirmasi dua hal.


Perrtama, pemerintah gagal memberdayakan sektor pertanian.

"Pemerintah gagal memberdayakan pertanian yang semestinya menjadi andalan Indonesia. Ini sekaligus menandai potret buran food estate yang sedang dilaksanakan," demikian kata Dedi.

Kedua, publik akan menganggap pemerintah tidak serius menghindari impor. Padahal, Jokowi sering mengatakan bahwa masyarakat harus mencintai produk dalam negeri.

"Pemerintah dianggap tidak sungguh-sungguh menghindari impor, apa yang sering Jokowi katakan sebagai presiden yang meminta warga negara anti asing, sama sekali tak terbukti," pungkas Dedi.

Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan rencana impor 1 juta ton beras tidak untuk merusak harga beras dan gabah kering. Justru dengan impor itu, kataLutfi pemerintah ingin bertujuan untuk menjaga stabilitas harga agar tidak dikuasai oleh spekulan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya