Bagi Ketua Muhammadiyah, Rencana Impor Beras Tidak Sesuai Seruan Presiden Jokowi

Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras dari Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021 membuat Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas terkejut. Sebab, jika itu dilakukan, maka berpotensi menghancurkan harga beras petani yang sedang memasuki masa panen raya.

Menurut Anwar Abbas, impor beras ini juga tidak selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah mengimbau seluruh warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing.

“Apalagi produk-produk tersebut sudah bisa di-supply oleh anak-anak bangsa,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/2).

Anwar Abbas pun bertanya-tanya, kenapa untuk kasus beras bisa muncul rencana impor dan tidak sesuai dengan seruan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.  

“Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat? Diekspor tentu jelas tidak bisa, lalu oleh para petani kita akan dijual ke mana beras tersebut sementara mereka perlu uang,” tanyanya.

Atas dasar itu, wakil ketua umum MUI ini betul-betul menggarisbawahi apa yang disampaikan Presiden Jokowi agar masyarakat membeli produk bangsa sendiri. Sebab, sambungnya,  memang tugas negara dan pemerintah konstitusi adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat.

Bahkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 pemerintah diamanati untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Oleh karena itu, bagi tegaknya amanat dari konstitusi maka pemerintah harus hadir membela rakyat,” tegasnya.