Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto/Ist

Politik

Tolak Impor Beras, Politisi PDIP: Mendag Perlu Tiru Jokowi Pentingkan Wong Cilik

SABTU, 20 MARET 2021 | 16:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana impor beras sebesar 1 juta ton oleh Kementerian Perdagangan dinilai tidak didasari kajian dan data yang memadai.

"Data Kemendag dengan data kementerian dan lembaga terkait justru saling bertolak belakang soal stok beras ini. Ini menunjukkan bahwa selama ini ego sektoral masih mengakar kuat di tiap kementerian," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, Sabtu (20/3).

Berdasarkan data yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait, kata dia, ketersediaan stok beras masih cukup. Ia piun menyinggung pernyataan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso bahwa potensi produksi pada periode Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras.

"Dengan kata lain itu mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. Lalu, di mana urgensinya impor beras jika data saja menunjukkan stok masih aman?" sindir politisi PDIP itu.

Darmadi menyarankan agar Menteri Perdagangan, M Lutfi yang masih ngotot mnengimpor beras untuk membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk dialog. Melalui dialog, Mendag bisa menyajikan data yang komprehensif, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

"Ajak duduk bareng semua pemangku kepentingan yang terkait soal ini. Mendag harusnya belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi yang aspiratif terhadap kepentingan rakyat," sambung anggota Baleg DPR RI ini.

Yang jelas, kata Darmadi menegaskan, sepanjang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, PDIP akan dengan tegas menolak setiap kebijakan, termasuk kebijakan impor beras.

"Apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak apalagi berkaitan dengan wong cilik, PDIP akan konsisten dan berdiri tegak bersama rakyat menolak kebijakan impor beras ini yang berpotensi merugikan," tegasnya.

"Di satu sisi, Mendag harus perhatikan kepentingan para petani, di sisi lain kepentingan publik secara luas. Supply dan demand mesti jadi patokan sebelum mengambil kebijakan," tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Naik 23,1 Persen, Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp427,6 T pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:56

Ketua DPRD DKI Komplain Anggaran Kelurahan 5 Persen Kegedean

Jumat, 26 April 2024 | 15:54

Samsung Luncurkan Pengisi Daya Port Ganda 50W, Dibanderol Rp1,2 Jutaan

Jumat, 26 April 2024 | 15:29

World Water Forum ke-10, Momentum bagi Indonesia Perbaiki Insfastruktur Air

Jumat, 26 April 2024 | 15:26

Legislator Senayan Pasang Badan untuk Pelanggan Korban Telkom

Jumat, 26 April 2024 | 15:25

TPDI: Aset Korupsi Jangan Jadi Bancakan

Jumat, 26 April 2024 | 15:18

APBN RI Surplus Rp8,1 Triliun pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:14

Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum

Jumat, 26 April 2024 | 15:07

Laku Keras, Mobil Xiaomi SU7 Amankan 75.723 Pesanan

Jumat, 26 April 2024 | 15:05

Penuhi Kebutuhan Darah, Ratusan Polwan Ikut Jadi Pendonor

Jumat, 26 April 2024 | 15:01

Selengkapnya