Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Hukum

Tanggapi Persidangan HRS, Menko Polhukam: Itu Bukan Ranah Pemerintah, Hakim Yang Berwenang

SABTU, 20 MARET 2021 | 10:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Persidangan virtual Muhammad Rizieq Shihab dari Bareskrim Polri bukanlah ranah pemerintah. Karena itu, sikap Habib Rizieq alias HRS sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim.

Begitu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/3).

"Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya. Itu hakim, hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun," ujar Mahfud MD.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, lantaran persidangan Habib Rizieq sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam hal ini PN Jakarta Timur, maka semua pihak wajib mentaati aturan yang berlaku.

"Nanti aparat pemerintah seperti polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Kan itu sudah ada aturannya," tuturnya.

Mahfud yang notabene sebagai profesor sekaligus ahli hukum menilai persidangan Habib Rizieq, Jumat (19/3), hakim seharusnya bersikap lebih keras karena jalannya persidangan menjadi kewenangan Hakim.

"Iya dong kalau itu," kata Mahfud.

Namun begitu, Mahfud MD selaku pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam tidak punya wewenang untuk mengintervensi pengadilan termasuk Hakim.

"Tetapi itu urusan hakim lah, gitu ya. Saya pemerintah enggak boleh 'eh hakim harus begini', tidak boleh. Saya dengar kemarin 'eh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kami dibeginikan', saya dengar itu viral, tapi ketahuilah saya bukan Hakim. Tidak boleh saya 'woi harus begini hakimnya, harus begini', enggak bisa," tandasnya.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Bersiap Menuju 2024, PPP Kabupaten Probolinggo Mulai Rapatkan Barisan

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:25

Ini Kode Suap Hakim Itong Cs Terkait Penanganan Perkara di PN Surabaya

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:59

Tak Takut Merugi, PT TCT Sambut Baik Pengiriman Kembali Batubara PT AGM ke PLN

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:44

Lieus Sungkharisma: Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:24

Penangkapan Hakim PN Surabaya Wujud Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:12

Bantu Negara Miskin, Pil Antivirus Covid-19 Segera Dibuat Versi Generik dan Murah

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:59

Resmi Berstatus Tersangka, Hakim Itong Langsung Menginap di Rutan KPK

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:58

Pulang Belajar Agama di Aceh Besar, Warga Aceh Utara Ini Ngaku Imam Mahdi

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:25

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:16

Tak Terima Ditangkap KPK, Hakim Itong Tersangka Suap "Makelar Kasus" Meracau saat Jumpa Pers

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:09

Selengkapnya