Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Dunia

Desak ASEAN Gelar KTT, Jokowi: Kekerasan Di Myanmar Harus Dihentikan

JUMAT, 19 MARET 2021 | 12:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Joko Widodo mendorong agar ASEAN segera menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi (KTT) untuk membahas situasi di Myanmar.

Hal itu ia sampaikan dalam pidato virtual yang disiarkan Sekretariat Presiden pada Jumat (19/3).

"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," ujar Jokowi.


Dalam pidato tersebut, ia juga menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga mereka akibat penggunaan kekerasan di Myanmar.

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," ucapnya.

"Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," tambahnya.

Ia juga mendesak agar dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai di Myanmar segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.

Myanmar diliputi kekacauan setelah militer merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin oleh penasihat negara Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Warga yang tidak menerima adanya perebutan kekuasaan melakukan gelombang unjuk rasa besar-besaran yang ditanggapi dengan kekerasan oleh petugas keamanan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut, setidaknya sudah ada lebih dari 200 orang yang meninggal dunia akibat kekerasan petugas keamanan sejak kudeta terjadi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya