Berita

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi

Politik

Soal Impor Beras, Adhie Massardi: Ini Pemerintahan Paling Menakutkan

JUMAT, 19 MARET 2021 | 00:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi sangat khawatir dengan argumentasi pembantu Presiden dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut Adhi, argumentasi Luthfi soal rencana mengimpor 1 juta ton beras adalah langkah guna menstabilkan harga menunjukan ketidakjujuran pemerintah soal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola kebijakan.

Padahal, jika merujuk data BPS, produksi beras tahun 2020 55,16 juta ton meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya  54,60 juta ton, disamping itu stok beras yang masih belum tersalurkan di gudang Bulog jumlahnya 1 juta ton lebih. 
Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

"Kita hanya tahu si sopir bisanya nge-gas doang. Kita hanya bisa muntah-muntah dan berdoa. Ini Pemerintahan paling menakutkan," sindir Adhi melalui akun Twitternya, @AdhieMassardi, Kamis (18/3).

"Bukan otoritarianismenya tapi karena integritas, kualitas dan kapasitas SDM yang ngelola kebijakan buat nanggulangi persoalan-persoalan masyarakat sebagaimana perintah Konstitusi," sambung Adhie menambahkan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya menkankan, terkait rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton pada tahun ini dilakukan untuk menjaga harga kestabilan pangan di tanah air. Ia menampik, tidak ada niatan sama sekali pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya.

Dikatakan Luthfi, impor beras merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan dan memastikan stok tercukupi. Mengenai harga beras, pemerintah ingin agar tetap terjangkau oleh rakyat, sekalipun pandemi Covid-19 masih terjadi.

"Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," kata Lutfi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya