Berita

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi

Politik

Soal Impor Beras, Adhie Massardi: Ini Pemerintahan Paling Menakutkan

JUMAT, 19 MARET 2021 | 00:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi sangat khawatir dengan argumentasi pembantu Presiden dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut Adhi, argumentasi Luthfi soal rencana mengimpor 1 juta ton beras adalah langkah guna menstabilkan harga menunjukan ketidakjujuran pemerintah soal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola kebijakan.

Padahal, jika merujuk data BPS, produksi beras tahun 2020 55,16 juta ton meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya  54,60 juta ton, disamping itu stok beras yang masih belum tersalurkan di gudang Bulog jumlahnya 1 juta ton lebih. 
Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

Adi mengibaratkan seperti naik kendaraan umum yang sopirnya tidak jelas memiliki sim (surat izin mengemudi) atau tidak.

"Kita hanya tahu si sopir bisanya nge-gas doang. Kita hanya bisa muntah-muntah dan berdoa. Ini Pemerintahan paling menakutkan," sindir Adhi melalui akun Twitternya, @AdhieMassardi, Kamis (18/3).

"Bukan otoritarianismenya tapi karena integritas, kualitas dan kapasitas SDM yang ngelola kebijakan buat nanggulangi persoalan-persoalan masyarakat sebagaimana perintah Konstitusi," sambung Adhie menambahkan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya menkankan, terkait rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton pada tahun ini dilakukan untuk menjaga harga kestabilan pangan di tanah air. Ia menampik, tidak ada niatan sama sekali pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya.

Dikatakan Luthfi, impor beras merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan dan memastikan stok tercukupi. Mengenai harga beras, pemerintah ingin agar tetap terjangkau oleh rakyat, sekalipun pandemi Covid-19 masih terjadi.

"Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," kata Lutfi.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya