Berita

Ilustrasi beras/Net

Politik

Soal Impor Beras, Mendag Lutfi Pastikan Pemerintah Tidak Diatur Spekulan

KAMIS, 18 MARET 2021 | 20:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan bahwa rencana impor beras merupakan bentuk strategi pemerintah untuk memastikan pemerintah tidak bisa diatur oleh para spekulan.

"Tidak ada, itu stabil setiap tahunnya. Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," kata Lutfi dalam konferensi pers, Kamis (18/3).

Selain itu, Lutfi menjelaskan, impor beras dilakukan dengan alasan untuk menjaga setok beras nasional dan menstabilkan harga.


Dikatakan Lutfi, angka produksi beras yang dimiliki pemerintah saat ini bersifat proyeksi. Sehingga bisa tiba-tiba berubah naik dan turun, tergantung dari cuaca di daerah penghasil beras.

Atas dasar itulah, menurut mantan Kepala BKPM itu, iron stock atau cadangan dibutuhkan, jika kondisi panen beras tak semulus yang diperkirakan.

Lutfi pun menjamin jika beras impor tersebut akan digunakan ketika ada kebutuhan mendesak. Beberapa contohnya: untuk Bansos atau operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," jelas Lutfi.

Lutfi juga menegaskan, rencana impor ini tidak ada niatan pemerintah sama sekali untuk menurunkan harga petani, terutama saat petani sedang panen raya.

"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan," ujarnya.

"Kalau gabah kering itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian daripada penghancuran harga," tutupnya.

Pemerintah memutuskan akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Keputusan ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya