Berita

Wakil Meteri Luar Negeri RRD Korea, Choe Son Hui/Net

Dunia

Korea Utara: Duduk Bersama Hanya Buang-buang Waktu, Jika AS Masih Punya Kebijakan Permusuhan

KAMIS, 18 MARET 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Korea Utara yang memiliki nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea (RRD Korea) mulai bersuara ketika disebut tidak menanggapi permintaan komunikasi dari Amerika Serikat (AS).

Lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (18/3), Wakil Meteri Luar Negeri RRD Korea, Choe Son Hui mengungkap, AS telah berupaya menghubungai Pyongyang sejak pertengahan Februari.

Mereka meminta untuk menghubungi Korea Utara dengan mengirim email hingga pesen telepon melalui beberapa rute, termasuk New York. Bahkan pada malam sebelum latihan militer gabungan dengan Korea Selatan, AS mengirim pesan agar Korea Utara menanggapi permintaannya melalui negara ketiga.


Tetapi Choe mengatakan, upaya tersebut hanya trik untuk mengulur waktu seperti yang telah dilakukan Washington sebelum-sebelumnya.

"Kami telah menyatakan pendirian kami bahwa tidak ada kontak RRD Korea-AS, dan dialog dalam bentuk apa pun dapat dimungkinkan kecuali AS membatalkan kebijakan permusuhannya terhadap RRD Korea," jelas Choe.

"Oleh karena itu, kami juga akan mengabaikan upaya AS semacam itu di masa mendatang," imbuh dia.

Menurut Choe, sebelum berdialog, AS dan Korea Utara harus menciptakan suasana yang kondusif atas dasar kesetaraan, bukan retorika buruk seperti yang disampaikan oleh pemerintahan baru di Washington.

Sejak berganti rezim, Choe mengatkan, yang terdengar dari AS hanya teori gila mengenai "ancaman Korea Utara" dan retoritas tidak berdasar tentang "denuklirisasi penuh"

Mulai dari Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, hingga Departemen Kehakiman telah menunjukkan bahwa AS masih menghalangi Korea Utara dengan menggunakan sanksi.

Militer AS bahkan secara diam-diam memberikan ancaman dan melakukan tindakan mata-mata terhadap Korea Utara. Mereka juga memulai latihan bersama yang ditujukan kepada Korea  Utara.

"Tampaknya AS belum menghentikan kebiasaan menyalahkan DPRK.
Bahkan mengacu pada tindakan anti-epidemi nasional yang kami ambil, itu membuat kata-kata yang tidak dipikirkan sehingga menghalangi 'bantuan kemanusiaan'," jelas Choe.

Choe mengatakan, apabila AS ingin melakukan dialog, maka ia harus menghentikan segala trik murahannya karena hanya akan membuang-buang waktu.

"Jika AS sangat ingin duduk bahkan sekali dengan kita secara langsung, ia harus menghentikan kebiasaan buruknya dan mengambil sikap yang benar sejak awal," terangnya.

"Ini hanya akan membuang-buang waktu untuk duduk bersama karena AS belum siap untuk merasakan dan menerima perubahan dan waktu baru," lanjutnya.

"Kami menjelaskan bahwa kami tidak akan memberikannya (AS) kesempatan seperti di Singapura dan Hanoi lagi," pungkas Choe.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya