Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat menyambut malam tahun baru 2017/Net

Politik

Samuel F Silaen: Presiden 3 Periode Adalah Dorongan Rakyat Kelas Bawah Yang Menyukai Jokowi

RABU, 17 MARET 2021 | 22:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perdebatan soal masa jabatan presiden yang didorong itambah menjadi tiga periode muncul karena adanya aspirasi dari akar rumput.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen merespons perdebatan wacana penambahan masa jabatan presiden Indonesia.

"Itu dorongan rakyat kelas bawah. Rakyat Indonesia dari seluruh pelosok negeri merasakan kehadiran kepemimpinan sosok Joko Widodo sebagai presiden yang sederhana, merakyat, dan keberpihakannya kepada rakyat," kata Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/3).


Berbicara garis keturunan, Presiden Joko Widodo bukan berasal dari tokoh atau elite besar di perpolitikan Tanah Air. Namun berkat kerja yang telah memasuki periode kedua, jelas Silaen, kini mantan Walikota Solo itu telah mendapat hati masyarakat.

"Selain itu, rakyat Indonesia tak mau program Jokowi berhenti ketika nanti penggantinya tak melanjutkannya," lanjut Silaen.

Dalam pengamatan Silaen, tidak terlihat ada ambisi Jokowi untuk menambah masa jabatan kepala negara. Hal itu dibuktikan dengan penolakan yang beberapa hari lalu sudah disampaikan RI 1 itu.

"Adanya dukungan yang saat ini bergema di media massa dan media sosial murni keinginan sebagian rakyat kelas bawah, yang menyukai kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi elite yang tak suka Jokowi tak perlu menebar aroma yang tak sedap kepada Jokowi," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya