Berita

Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas/Net

Dunia

Krisis Perbatasan, Mayorkas: Lonjakan Migran Sudah Terjadi Sebelum Biden Menjabat

RABU, 17 MARET 2021 | 07:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengakui bahwa lonjakan migran di perbatasan AS-Meksiko, terutama di antaranya ada banyak di bawah umur yang tanpa pendamping, adalah masalah yang cukup pelik dan 'sulit'.  Namun, menurutnya pemerintahan Biden telah melakukan tindakan kemajuan dalam menghadapi situasi tersebut.

Ia mengatakan, semua pihak telah melakukan upaya untuk menangani apa yang disebut sebagai 'krisis perbatasan'.

“Kami bekerja sepanjang waktu untuk mengelolanya dan kami akan terus melakukannya karena itu adalah tuas kami,” kata Mayorkas seperti dikutip dari Washington Post, Selasa.


Ia menambah, penanganan masalah migran dan perbatasan tidak cukup dengan waktu yang singkat. Pihaknya akan terus bekerja keras dalam mencari solusi.

Pemerintahan Biden menerima kecaman keras dari seluruh spektrum politik terutama dari Republik akibat kebijakan 'lunak' Biden terkai migran.

Mayorkas dengan tegas membela dengan mengatakan situasi lonjakan migran di perbatasan telah terjadi sejak tahun-tahun lalu sebelum Joe Biden berkuasa.

Lonjakan migran pernah terjadi pada sekitar pada 2014 dan 2019, kemudian pada April 2020, sebelum kedatangan Biden. Mayorkas menilai, beberapa kebijakan Trump justru menambah pelik masalah migran

Tidak ingin terus-terusan disalahkan, Mayorkas mengatakan pemerintahan Biden telah mengambil langkah efektif dengan mengetuk Badan Manajemen Darurat Federal untuk membantu Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dalam 'mengembangkan kapasitas untuk memenuhi lonjakan anak-anak tanpa pendamping' di perbatasan.

“Kami memang tidak bisa mengatakan betapa sulitnya ini, yang kami tahu ini akan memakan waktu,” kata Mayorkas. Namun, dia berjanji akan menyelesaikannya.

"Kami akan melakukannya dengan mematuhi hukum dan nilai-nilai dasar kami," kata Mayorkas.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya