KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Tetes Di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk mengusut dugaan kasus korupsi dalam proyek irigasi tetes di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut disampaikan kelompok mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Lombok Jakarta (KMLJ) saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta,  Selasa (16/3).

“Kami dukung KPK mengusut proyek irigasi tetes di NTB ini. Kami melihat proyek ini hanya konspirasi untuk merampok uang negara,” kata Ketua KLMJ, Ilham dalam aksinya.

KMLJ juga meminta lembaga antirasuah memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan rasuah di desa Akar Akar KLU senilai Rp 19,7 miliar dan di Pulau Sumbawa senilai Rp 9,3 miliar.

"KPK perlu memanggil Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB, terutama bidang Sarana dan Prasarana terkait pengadaan proyek irigasi tetes di NTB tahun anggaran 2019 dan 2020. Kemudian, usut juga dugaan keterlibatan Bendahara Pemenangan Gubernur NTB," tegasnya.

Ilham menuturkan, Pemprov NTB meluncurkan program irigasi tetes tahun 2019 untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian, khususnya saat kemarau. Dalam perencanaannya, mekanisme kerja instalasi irigasi tetes bersumber dari lima pompa air berkapasitas besar.

Air kemudian dialiri melalui pipa penghubung yang membentang di lahan 200 hektare. Dari pipa utama, terdapat pipa tambahan yang bercabang menjulur ke area persawahan. Air dari pompa akan diatur alirannya melalui pipa pipa kecil.

“Namun dalam pengamatan di lapangan, program yang digadang-gadang solusi kekeringan di Desa Akar Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara tersebut gagal dan tidak sesuai dengan apa yang disosialiasasikan pemerintah," tandasnya.