Berita

Terpidana kasus Jiwasraya, Benny Tjokro/Net

Hukum

Pengacara Benny Tjokro Anggap Hitungan BPK Bikin Pelaku Lain Aman

SELASA, 16 MARET 2021 | 15:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sidang gugatan administratif kedua yang diajukan tim kuasa hukum Benny Tjokro ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digelar di PTUN Jakarta, Selasa (16/3).

Sidang kali ini beragenda pemeriksaan syarat administratif dari gugatan tim kuasa hukum Benny Tjokro kepada BPK atas kasus Jiwasraya. Pengacara Benny Tjokro, Bob Hasan menganggap BPK tidak memiliki uraian jelas terkait kerugian negara atas kasus Jiwasraya.

"BPK hanya sebut ada kerugian negara Rp 16 trilun. Terus dilokalisir ke Benny Tjokro harus ganti rugi Rp 6 triliun tanpa ada perinciannya. Jadi hanya digeneralkan ke Benny saja, lalu bagaimana dengan emiten (pemilik saham) lainnya?" kata Bob Hasan.


Tidak adanya rincian yang jelas menunjukkan ada ketidakseimbangan proses pemeriksaan administratif kerugian negara dari Jiwasraya. Dampaknya, kata Bob, akan mengamankan pihak lain yang merugikan keuangan Jiwasraya tak tersentuh hukum.

"Berapa yang dirugikan dari perbuatan Benny? Mana saja unsur keuangan yang Benny rugikan? Itu tidak diuraikan BPK, hanya sebut ada kerugian Rp 16 triliun. Ini bisa membuat pelaku lainnya, kalau ada, merasa tenang," jelas Bob.

"Kalau mau adil, dihitung dengan cermat agar betul-betul terungkap siapa saja dalang yang merugikan keuangan Jiwasraya," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya