Berita

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)/Net

Hukum

34 Perkara Sengketa Pilkada Mulai Diputus Jumat Pekan Ini

SELASA, 16 MARET 2021 | 12:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jadwal sidang pemeriksaan perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir pada pekan ini dan segera masuk ke tahap sidang putusan.

Berdasarkan dokumen tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 yang dilansir di website mkri.id, sidang pemeriksaan yang digelar sejak 19 Februari akan berakhir pada Kamis (18/3).

Setelah itu, MK akan langsung beralih ke sidang pengucapan putusan atau ketetapan perkara perselisihan hasil pilkada yang berlangsung sejak Jumat pekan ini (19/3) hingga 24 Maret 2021 mendatang.


Nantinya, MK akan memutus 34 perkara sengketa Pilkada yang berhasil masuk ke tahap sidang pemeriksaan lanjutan. Termasuk dua permohonan sengketa Pilkada Sabu Raijua yang baru didaftarkan dan diregistrasi MK pada 26 Februari 2021.

Bersamaan dengan periode pengucapan putusan atau ketetapan perkara peselisihan hasil pilkada, MK juga memproses dokumen salinan putusan untuk diserahkan atau disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Berikut ini adalah daftar perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 yang akan diputus MK:

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 18/PHP.BUP-XIX/2021

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 124/PHP.GUB-XIX/2021

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dengan nomor perkara: 19/PHP.BUP-XIX/2021

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kotabaru Tahun 2020 dengan nomor perkara: 43/PHP.BUP-XIX/2021

5. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan nomor perkara: 130/PHP.GUB-XIX/2021

6. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malaka Tahun 2020 dengan nomor perkara: 24/PHP.BUP-XIX/2021

7. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dengan nomor perkara: 12/PHP.BUP-XIX/2021

8. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bandung Tahun 2020 dengan nomor perkara: 46/PHP.BUP-XIX/2021

9. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dengan nomor perkara: 110/PHP.BUP-XIX/2021

10. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan nomor perkara: 39/PHP.BUP-XIX/2021

11. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan nomor perkara: 132/PHP.BUP-XIX/2021

12. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan nomor perkara: 100/PHP.BUP-XIX/2021

13. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2020 dengan nomor perkara: 104/PHP.BUP-XIX/2021

14. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan nomor perkara: 86/PHP.BUP-XIX/2021

15. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Solok Tahun 2020 dengan nomor perkara: 77/PHP.BUP-XIX/2021

16. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan nomor perkara: 101/PHP.BUP-XIX/2021

17. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 dengan nomor perkara: 84/PHP.BUP-XIX/2021

18. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan nomor perkara: 32/PHP.BUP-XIX/2021

19. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 93/PHP.BUP-XIX/2021

20. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 59/PHP.BUP-XIX/2021

21. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan nomor perkara: 97/PHP.BUP-XIX/2021

22. Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan nomor perkara: 21/PHP.KOT-XIX/2021

23. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dengan nomor perkara: 57/PHP.BUP-XIX/2021

24. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 58/PHP.BUP-XIX/2021

25. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2020 dengan nomor perkara: 68/PHP.BUP-XIX/2021

26. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 37/PHP.BUP-XIX/2021

27. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 dengan nomor perkara: 34/PHP.BUP-XIX/2021

28. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dengan nomor perkara: 16/PHP.BUP-XIX/2021

29. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 dengan nomor perkara: 28/PHP.BUP-XIX/2021

30. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan nomor perkara: 70/PHP.BUP-XIX/2021

31. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dengan nomor perkara: 51/PHP.BUP-XIX/2021

32. Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Ternate Tahun 2020 dengan nomor perkara: 55/PHP.KOT-XIX/2021.

33. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan nomor perkara: 133/PHP.BUP-XIX/2021.

34. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan nomor perkara: 134/PHP.BUP-XIX/2021.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya