Tiap tahun, sekitar 800.000 balita di dunia meninggal dunia akibat penyakit pneumonia. Anak-anak berisiko terjangkiti pneumonia karena sistem daya tahan tubuhnya lemah akibat malnutrisi, pencemaran udara yang tinggi, serta konsumsi air yang tidak layak minum.
Indonesia merupakan salah satu negara angka dengan kematian terbesar, yakni sekitar 19.000 anak per tahun. Disinyalir, setiap satu jam ada 71 bocah kita tertular pneumonia. Kasus pneumonia di Indonesia menunjukkan peningkatan sejak tahun 2013, namun tergolong lambat ditangani karena mahalnya harga vaksin.
Harga satu dosis vaksin PCV (pneumococcal conjugate vaccine) di pasar dibandrol 19 dolar AS. Asumsi jumlah balita Indonesia adalah 7 juta dan jika semuanya harus divaksin, maka diperlukan 133 juta dolar AS atau sekitar Rp 1.925 Triliun. Angka yang fantastis karena lebih dari 2/3 total belanja APBN kita tahun 2021 yang berjumlah Rp 2.750 Triliun.
Menurut ekonom kesehatan UNPAD, Auliya Suwantika, Selasa (16/3), harga vaksin PCV dibentuk oleh tiga pintu. Pertama harga dari UNICEF, kemudian harga kontrak, dan harga pasar (
private market). Perbedaan harga dari ketiga pintu itu sangat lebar. Hasil studi Auliya merekomendasikan pemerintah untuk membeli vaksin dari pintu UNICEF yang dinilai paling murah.
Karena itu, ketika datang tawaran pengadaan vaksin PCV dari UNICEF yang mematok harga 3 dolar AS per dosis, sudah semestinya pemerintah menerimanya. Pada pertengahan September tahun lalu, Kementerian Kesehatan pun menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNICEF yang memungkinkan pengadaan vaksin PCV dengan harga terjangkau. Kabarnya, harga vaksin PCV bisa mencapai 3 dolar AS per dosis karena separuh harganya dibayarkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation yang merupakan donatur UNICEF.
“Kemitraan ini akan memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate vaksin (PCV) dengan harga 1/3 dari harga pasar. Jika diukur secara nasional, hal ini dapat mencegah hampir 10.000 kematian anak setiap tahun,†kata Debora Comini, Perwakilan UNICEF Indonesia, dalam situs
unicef.org.
Saat ini, Kemenkes telah melakukan tender pengadaan vaksin PCV dan publik menunggu pengumuman pemenangnya. Walau pemerintah telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan UNICEF, keputusan yang diambil bisa saja tak sejalan dengan kesepakatan itu. Namun, sulit dibayangkan jika pemerintah mengambil keputusan yang memenangkan provider vaksin swasta dengan tawaran harga jauh lebih mahal.
Irma Hidayana, ahli kesehatan masyarakat yang juga pegiat Koalisi Vaksin untuk Semua (KVS) menyatakan, belanja vaksin PCV dari UNICEF bukan saja merupakan bentuk efisiensi anggaran. Lebih jauh lagi, belanja vaksin PCV dari badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu dinilai lebih aman dari konflik kepentingan.
“Kita dapat harga murah bukan hanya karena ada bantuan Bill Gates, tetapi karena kita tertib membayar iuran di PBB dan badan-badannya. Iuran itu juga ikut membiayai pembuatan vaksin,†jelasnya.
