Tak Terima Dipecat Sebagai Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan: Itu Inkonstitusional!

Sejumlah oknum mengatasnamakan pengurus DPD KNPI Sumut Energy of Harmony menggelar Rapat Pleno di Grand Kanaya, Senin sore (15/3). Namun ternyata, pleno yang memutuskan untuk memecat Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan, itu merupakan rapat yang di luar konstitusi.

"Itu inkonstitusional, hanya kumpul-kumpul belasan orang. Sementara pengurus DPD KNPI Sumut ada 200-an orang," kata Samsir saat dimintai tanggapan oleh Kantor Berita RMOLSumut terkait isu pemecatannya oleh oknum pengurus KNPI Sumut, Senin malam (15/3).

Samsir juga menyindir upaya mem-framing dirinya seolah-olah menolak upaya mempersatukan KNPI.

"Soal isu bahwa saya tidak mendukung penyatuan KNPI, itu tidak benar. Bahwa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan DPP KNPI, ini yang kemudian ditangkap publik sebagai perpecahan," ungkap Samsir.

Selama ini pihaknya berusaha merangkul semua elemen pemuda.

"Ada keinginan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama untuk merangkul semua elemen pemuda lewat cara-cara konstitusional. Posisi saya adalah mendukung kebijakan tersebut. Karena bagi saya, niat baik haruslah dilakukan dengan cara-cara yang baik pula," ujar Samsir.

Soal sanksi kepada oknum yang menggelar rapat liar, Samsir bersama pengurus DPD KNPI Sumut sedang menjadwalkan Rapat Pleno untuk memberi sanksi organisasi.

"Mengambil keputusannya nanti lewat Rapat Pleno resmi. Nanti dalam pleno juga dibahas soal konsolidasi organisasi," jelasnya.

Langkah ini ditempuh agar menjadi pengingat bagi seluruh elemen kepemudaan bahwa berorganisasi punya aturan dan mekanisme.

"Kita tidak ingin meninggalkan jejak buruk kepada generasi dan pemuda. Bahwa berorganisasi haruslah bertindak sesuai aturan. Kepada semua pemuda, mari tetap solid dalam bersinergi dalam keharmonisan," tandas Samsir.