Jagat politik nasional heboh, disebut-sebut ada wacana untuk merubah aturan main agar seorang presiden bisa menjabat selama tiga periode atau 15 tahun.
Hal tersebut pertama kali muncul dari pernyataan Politikus senior Amien Rais. Mengingat saat ini ada rencana untuk mengamandemen Undang Undang Dasar 1945.
Sontak hal tersebut menjadi pergunjingan, banyak kalangan yang tidak setuju, lebih banyak lagi yang khawatir, bila hal itu terjadi, Indonesia bisa masuk sebagai negara otoriter, maklum, bangsa ini punya pengalaman yang tidak enak kala presiden terdahulu menjabat berkepanjangan.
Joko Widodo, selaku Presiden saat ini segera memberikan pernyataan, bahwasanya ia tidak ingin dan tidak pernah berharap seorang Presiden bisa menjabat selama tiga periode, bahkan untuk dirinya sendiri.
"Sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi, maka sikap saya terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden paling lama dua periode, tidak berubah," tulis Jokowi dalam unggahan Twitternya, Senin (15/3).
"Saya sama sekali tidak ada niat, juga tidak berminat, menjadi presiden tiga periode," tambahnya lagi.
Hal tersebut sekaligus membantah bahwasanya spekulasi yang diutarakan Amien Rais bakal kejadian. Sekaligus meredam isu liar terkait wacana amandemen.
Kalau mundur sedikit, sebetulnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden di era pemerintahan Jokowi bukan baru muncul sekali ini saja. Pada akhir 2019 lalu, kabar serupa ramai diperbincangankan seiring dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945.
Jokowi pun sempat angkat bicara terkait hal ini. Kala itu ia juga tidak setuju jabatan presiden bisa 15 tahun. Intinya, Jokowi konsisten soal jabatan tiga periode ini.
Konsistensi Jokowi dalam isu ini patut diacungi jempol, seorang kepala negara yang lahir dari rahim demokrasi, pemilihan langsung oleh rakyat dan taat konstitusi harus punya jawaban tegas seperti itu.
Sekarang kita tinggal menunggu konsistensi Jokowi kembali muncul, terutama soal yang lebih penting, beras misalnya.
Jokowi pernah menyatakan akan mengurangi impor, tapi mengapa saat akan panen raya justru pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Semoga dalam hal ini konsistensi Jokowi kembali muncul, rencana impor itu batal, dan panen raya petani kita bisa diserap sebanyak-banyaknya oleh negara.
Pasalnya, bila pasar dibanjiri beras impor, harga beras petani lokal pasti akan tertekan karena stok yang melimpah. Hal tersebut tentu saja merugikan para petani kita.
Oleh karena itu, dengan segala hormat, Pak Jokowi, tolong konsistensinya, agar ekonomi bangkit, petani happy, kebutuhan rakyat terpenuhi.
