Berita

Ilustrasi BI

Politik

Laporan Bank Indonesia, Per Januari 2021 Indonesia Catatkan Utang Luar Negeri Rp 5,9 Kuadriliun

SELASA, 16 MARET 2021 | 00:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hingga akhir bulan Januari yang lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS atau setara Rp 5,9 kuadriliun dengan menggunakan kurs Rp 14 ribu per dolar AS.

Menurut Bank Indonesia, dari total utang sebesar itu ULN sektor publik yang terdiri dari Pemerintah dan Bank Sentral sebesar 213,6 miliar dolar AS, sementara ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 207,1 miliar dolar AS.

Data BI ini memperlihatkan ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 itu tumbuh sebesar 2,6 persen (year on year/yoy). Angka ini memperlihatkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN pemerintah dan ULN swasta.


Sementara ULN pemerintah bulan Januari 2021 tercatat sebesar 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy). Walau mengalami pertumbuhan namun angka pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 yakni 3,3 persen (yoy).

Dari data BI juga diperoleh informasi bahwa perlambatan pertumbuhan terjadi karena jatuh tempo pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral. Per Januari 2021 total pembayaran ULN pemerintah mencapai 946 juta dolar AS dengan rincian 279 juta dolar AS pembayaran pokok utang dan 667 juta dolar AS pembayaran  bunga utang.

Dari Rp 13,24 triliun yang dikeluarkan pemerintah pada Januari 2021, sebesar 70 persen digunakan untuk membayar bunga. Adapun pembayaran ULN pinjaman bilateral pemerintah sebesar 207 juta dolar AS dengan pembayaran pokok utang sebesar 166 juta dolar AS dan pembayaran bunga utang sebesar 41 juta dolar AS.

Sementara untuk ULN multilateral pemerintah membayar 77 juta dolar AS yang terdiri dari 59 juta dolar AS pokok dan sisanya kurang lebih 19 juta dolar AS bunga dari pinjaman.

Sebanyak 605 juta dolar AS digunakan untuk membayar bunga dari surat berharga negara (SBN) internasional yang diterbitkan.

Posisi surat utang pemerintah masih meningkat. Posisi surat utang pemerintah Indonesia per Januari 2021 mencapai 151,3 miliar dolar AS atau lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Desember sebesar 146,8 miliar dolar AS.

Peningkatan posisi surat utang pemerintah terjadi seiring dengan peningkatan posisi surat utang negara (SUN) dengan denominasi valuta asing. BI mencatat posisi SBN internasional RI mencapai 81,23 miliar dolar AS di Januari. Posisinya naik dari 77,71 miliar dolar AS di bulan Desember.

Kenaikan posisi SBN internasional ini dikarenakan ada penerbitan SUN dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun. Setidaknya ada 4 SUN berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah di awal tahun. Ada tiga yang berdenominasi dolar AS dan satu yang berdenominasi euro.

Keempat seri yang diterbitkan tersebut memiliki tenor panjang lebih dari 20 tahun dan akan jatuh tempo nantinya di tahun 2050 dan 2070. Nilai penerbitannya mencapai 4,21 miliar dolar AS dengan kupon mulai dari 1,1 persen hingga 3,35 persen.

Pemerintah memanfaatkan momentum likuiditas di pasar global yang berlimpah akibat kebijakan moneter akomodatif serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global untuk menerbitkan obligasi.

Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 berada di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen. Struktur ULN Indonesia didominasi oleh pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya