Berita

Ilustrasi BI

Politik

Laporan Bank Indonesia, Per Januari 2021 Indonesia Catatkan Utang Luar Negeri Rp 5,9 Kuadriliun

SELASA, 16 MARET 2021 | 00:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hingga akhir bulan Januari yang lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS atau setara Rp 5,9 kuadriliun dengan menggunakan kurs Rp 14 ribu per dolar AS.

Menurut Bank Indonesia, dari total utang sebesar itu ULN sektor publik yang terdiri dari Pemerintah dan Bank Sentral sebesar 213,6 miliar dolar AS, sementara ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 207,1 miliar dolar AS.

Data BI ini memperlihatkan ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 itu tumbuh sebesar 2,6 persen (year on year/yoy). Angka ini memperlihatkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN pemerintah dan ULN swasta.

Sementara ULN pemerintah bulan Januari 2021 tercatat sebesar 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy). Walau mengalami pertumbuhan namun angka pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 yakni 3,3 persen (yoy).

Dari data BI juga diperoleh informasi bahwa perlambatan pertumbuhan terjadi karena jatuh tempo pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral. Per Januari 2021 total pembayaran ULN pemerintah mencapai 946 juta dolar AS dengan rincian 279 juta dolar AS pembayaran pokok utang dan 667 juta dolar AS pembayaran  bunga utang.

Dari Rp 13,24 triliun yang dikeluarkan pemerintah pada Januari 2021, sebesar 70 persen digunakan untuk membayar bunga. Adapun pembayaran ULN pinjaman bilateral pemerintah sebesar 207 juta dolar AS dengan pembayaran pokok utang sebesar 166 juta dolar AS dan pembayaran bunga utang sebesar 41 juta dolar AS.

Sementara untuk ULN multilateral pemerintah membayar 77 juta dolar AS yang terdiri dari 59 juta dolar AS pokok dan sisanya kurang lebih 19 juta dolar AS bunga dari pinjaman.

Sebanyak 605 juta dolar AS digunakan untuk membayar bunga dari surat berharga negara (SBN) internasional yang diterbitkan.

Posisi surat utang pemerintah masih meningkat. Posisi surat utang pemerintah Indonesia per Januari 2021 mencapai 151,3 miliar dolar AS atau lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Desember sebesar 146,8 miliar dolar AS.

Peningkatan posisi surat utang pemerintah terjadi seiring dengan peningkatan posisi surat utang negara (SUN) dengan denominasi valuta asing. BI mencatat posisi SBN internasional RI mencapai 81,23 miliar dolar AS di Januari. Posisinya naik dari 77,71 miliar dolar AS di bulan Desember.

Kenaikan posisi SBN internasional ini dikarenakan ada penerbitan SUN dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun. Setidaknya ada 4 SUN berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah di awal tahun. Ada tiga yang berdenominasi dolar AS dan satu yang berdenominasi euro.

Keempat seri yang diterbitkan tersebut memiliki tenor panjang lebih dari 20 tahun dan akan jatuh tempo nantinya di tahun 2050 dan 2070. Nilai penerbitannya mencapai 4,21 miliar dolar AS dengan kupon mulai dari 1,1 persen hingga 3,35 persen.

Pemerintah memanfaatkan momentum likuiditas di pasar global yang berlimpah akibat kebijakan moneter akomodatif serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global untuk menerbitkan obligasi.

Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 berada di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen. Struktur ULN Indonesia didominasi oleh pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya