Berita

Ilustrasi kursi presiden/Net

Politik

KPI Tegas Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

SENIN, 15 MARET 2021 | 14:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penolakan atas wacana jabatan presiden bisa diperpanjang hingga 3 periode ters mendapar tentangan dari masyarakat.

Teranyar Dewan Pendiri Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Hilman Firmansyah menegaskan bahwa pihaknya menolak wacana ini. Menurutnya, wacana tersebut bertentangan dengan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dengan darah dan air mata.

Dia mengingatkan bahwa reformasi 1998 telah melahirkan amandemen UUD 1945, yang isinya turut menetapkan pembatasan masa jabatan seorang presiden maksimal dua kali.

“Pembatasan itu dilakukan untuk menjaga agar demokrasi di indonesia tetap berjalan dan terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya kepada redaksi, Senin (15/3).

Reformasi, sambung Hilman, juga bertujuan untuk mengurangi dampak buruk penyalahgunaan kekuasaan seorang presiden dalam waktu lama yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Termasuk menghindari represif pemimpin yang berkuasa menghadapi suara kritis rakyat yang mengawal demokrasi.

Hilman mengingatkan bahwa amendemen UUD tidak bisa dilakukan berlandaskan kepentingan satu kelompok tertentu yang hanya mengamankan kepentingan politik kekuasaan jangka pendek semata.

Politisi senior Amin Rais sempat mengungkapkan kekhawatiran bahwa ada dugaan Presiden Joko Widodo akan meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa. Dalam sidang istimewa itulah nanti diduga akan ada usul menciptakan pasal mengenai masa jabatan presiden 3 periode.

Awalnya, Amien mengatakan, rezim Jokowi akan berusaha menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada.

"Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara," ujar Amien Rais.

"Terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim," tambahnya seperti dikutip RMOL.

Dilanjutkan Amien, setelah lembaga-lembaga negara itu mampu dikendalikan, maka Jokowi akan meminta kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa.

Nah, salah satu agenda sidang istimewa itu adalah memasukkan pasal masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Amien Rais mengatakan, saat ini ada semacam opini publik, yang makin jelas menunjukkan ke arah mana hasrat rezim Jokowi. Diawali dengan meminta sidang istimewa MPR, dan kemudian menyatakan ada 1 hingga 2 pasal yang perlu diperbaiki.

Kemudian, lanjut Amien, akan ditawarkan pasal baru untuk memberikan hak presiden bisa dipilih tiga kali.

"Nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun," pungkas Amien Rais.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

Viral Sesajen Gunung Semeru Ditendang dan Dibuang, Anak Gus Dur Meradang

Minggu, 09 Januari 2022 | 10:54

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Terdakwa Korporasi Kasus Korupsi, PT Merial Esa Segera Diadili di PN Tipikor Jakarta

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:36

Soal Kepala Otorita IKN, Direktur PPI: Ahok Dekat dengan Jokowi, Tapi Bambang Brodjonegoro Punya 'Garansi'

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:17

Dugaan Tambang Ilegal di Rokan Hilir Masih Didalami Polri

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:14

Ngaku Polisi, Seorang Napi Tipu Kenalannya Lewat Media Sosial

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:10

Connie Bakrie Sarankan Pejabat Negara Bijak Melihat Proyek Satelit Kemhan

Selasa, 18 Januari 2022 | 22:01

Drone Berseliweran di Pembangkit Nuklir Swedia, Dinas Keamanan Turun Tangan


Selasa, 18 Januari 2022 | 21:55

Puan Maharani: Banyak yang Ingin RUU TPKS Jadi UU, Saya pun Demikian

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:51

Lewat Santunan, Banteng Muda Indonesia Dorong Kemanusiaan Demi Persatuan Bangsa

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:45

Istri Said Aqil Siroj Mundur dari PKB, Efek Cak Imin Tidak Mendukung di Muktamar NU?

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:42

Bantu 3.000 Guru Honorer, Kelompok Milenial: Erick Thohir Tahu Cara Sejahterakan Rakyat Sesuai Profesi

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:33

Selengkapnya