Berita

Presiden RI ke-7, masa bakti 2019-2014 Joko Widodo/Net

Politik

Arief Poyuono: Indonesia Memang Cocoknya Dipimpin Presiden Lebih Dari Dua Periode

SENIN, 15 MARET 2021 | 12:07 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berpandangan, bahwa Indonesia dinilai lebih cocok dipimpin oleh Presiden dengan masa jabatan lebih dari dua periode.

Menurut Arief, rakyat Indonesia sebetulnya telah terbiasa dengan jabatan Presiden lebih dari dua periode atau 10 tahun.

“Base on (berdasarkan) sejarah, masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dipimpin oleh Presiden dengan masa jabatan lebih dari dua periode. Atau mirip sistem monarki. Sepanjang sang raja dan keluarganya dan antek-antek tidak membuat rakyat susah maka rakyat tidak akan berontak atau ingin ganti raja,” kata Arief kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/3).


Arief mengungkap, pembatasan jabatan Presiden hanya dua periode ini, lantaran pada saat itu Amien Rais mengadopsi konstitusi milik negara Amerika Serikat. Padahal, kata Arief, landscape Amerika dan Indonesia sangat jauh berbeda, baik dari sisi masyarakat dan sistem kepartaiannya.

“Akhirnya pembatasan jabatan Presiden untuk dua periode tidak cocok diterapkan di Indonesia malah akhirnya membuat pemerintahan yang dibentuk dari pemilu tidak efektif, dan berdampak pada lambatnya pembangunan di Indonesia,” sesal Arief.

Efeknya, lantaran Presiden hanya dua periode membuat kinerjanya tak maksimal sebab Presiden hanya sibuk politik dagang kerbau, karena mengurus partai-partai politik yang mengusungnya menjadi Presiden.

“Dan akhirnya menyuburkan korupsi di pemerintahan,” tandas Arief.

Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Warna Institute ini menambahkan, dari catatannya, sejak Indonesia masuk dalam era reformasi dan demokratisasi dengan jabatan Presiden dua periode, justru menambah jumlah utang Indonesia.

“Utang Indonesia makin numpuk dibandingkan dengan era Soekarno dan Soeharto loh. Dan tidak sebanding dengan kemajuan masyarakatnya,” demikian Arief Poyuono.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya