Berita

Pedagang beras/Net

Politik

Jokowi Didesak Segera Ganti Menteri Yang Gandrung Impor

SENIN, 15 MARET 2021 | 11:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden diminta untuk mencopot menteri di Kabinet Indonesia Maju yang gemar mengeluarkan kebijakan impor. Pasalnya, para menteri yang doyan impor itu lebih mengedepankan keuntungan segelintir orang ketimbang maslahat bagi rakyat banyak.

Begitu disampaikan ekonom senior, Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah akan mengimpor beras tahun ini sekitar 1 juta ton, yang separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog.

"Bapak presiden, ganti saja segera menteri-menteri bapak yang gandrung mengimpor," tegas Faisal Basri dalam keterangannya, Senin (15/3).


"Mereka mau gampangnya saja, lebih mengedepankan value extraction alias percaloan yang menguntungkan segelintir orang ketimbang value creation dengan kebijakan kreatif dan inovatif yang menaburkan maslahat bagi banyak orang," sambungnya.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, para menteri yang doyan impor itu bukan kali pertamanya melakukan hal tersebut.

"Mungkin Bapak (Presiden Jokowi) masih ingat kasus garam pada periode pertama bapak. Kala itu, Menteri Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor garam yang jauh melebihi kebutuhan. Ketika ditanya wartawan, dirjen yang mengurus garam berkilah: 'Kami lupa memasukkan produksi garam rakyat'," ujar Faisal Basri.

Ia menambahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa potensi produksi beras Januari-April tahun ini mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan ini tak lepas dari kenaikan potensi luas panen yang cukup menjanjikan yaitu sebesar 1 juta hektar selama periode yang sama dibandingkan tahun lalu.

"Ditopang pula oleh potensi kenaikan produktivitas," tandasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya