Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto/Net
Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengingatkan kembali seruan nawacita Presiden Joko Widodo yang menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas.
Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto, mengatakan, Jokowi di priode keduanya ini tetap menempatkan sektor pertanian menjadi prioritas.
Dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 pada 11 Januari lalu Joko Widodo kembali mengingatkan para Menteri terkait, terutaman Kementan untuk terus berkordinasi dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan bahkan menjadi pemain pangan dunia. Terkhusus beras, Jokowi meminta agar keberhasilan tahun 2020 yang tidak ada impor beras untuk dipertahankan.
“Periode kedua, Jokowi masih tetap menempatkan sektor pertanian menjadi prioritas, terutama komoditas pangan yang masih diimpor dalam jumlah besar seperti jagung, kedelai, dan beras (untuk beras tahun 2020 tidak terjadi impor) dan komoditas lainnya yang jumlah impornya masih jutaan,†ungkap Dian, dalam rilis yang diterima redaksi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/3).
Anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) naik berkali-kali lipat, bahkan yang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Berturut-turut 2014 (14,23 Triliun), 2015 (32,72 Triliun), 2016 (27,72 Triliun) 2017 (24,22 Triliun), 2018 (24,03 Triliun), 2019 (21,71 Triliun).
Pada awal Maret, publik terutama petani sempat dikagetkan dengan rencana pemerintah Indonesia yang akan mengimpor beras yang jumlahnya sampai 1 juta ton, menurut Dian.
Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras periode Januari-April 2021 cukup tinggi, diangka 14,54 juta ton artinya meningkat 26,84 persen dibandingkan produksi beras periode yang sama tahun 2020 yang hanya 11,46 juta ton. BPS juga menghitung panen raya dibulan yang sama ± 4,8 juta ton beras.
Rencana kebijakan tersebut pun mendapatkan reaksi dari petani, akademisi dan praktisi pertanian, dan berbagai organisasi non pemerintah yang fokus pada pertanian menyuarakan penolakannya.
"Argumentasi mereka didasarkan pada waktu panen raya yang sudah mulai dan puncaknya April dan berdampak pada harga gabah dilapangan sebab tidak semua gabah petani terserap oleh Bulog. Jelas impor ini akan merugikan petani,†ujar Dian.
Dian mengatakan, dalam sejarah pemerintahan Indonesia, komoditas beras menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, strategi kebijakan beras Indonesia berfokus pada upaya meningkatkan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
“Beras tidak hanya komoditas strategis dalam arti pembangunan nasional karena sebagai bahan pangan utama yang harus tersedia dalam jumlah banyak dan sumber pendapatan serta lapangan kerja khususnya di pedesaan. Namun beras di Indonesia sudah menjadi komoditas politik yang berdimensi kompleks,†jelasnya.
Pemerintahan Jokowi tercatat melakukan beberapa kali kebijakan impor beras, tahun 2015 mengimpor 861 ribu ton, tahun 2016 meningkat menjadi 1.28 juta ton, tahun 2017 mengimpor 305 ribu ton, dan puncaknya di tahun 2018 2,25 juta ton, tahun 2019 mengimpor 444 ribu ton, turun drastis sekitar 80,3 persen dari tahun sebelumnya. Praktis Indonesia hanya berhenti mengimpor tahun 2020.
Kebijakan impor beras di Indonesia melibatkan sejumlah lembaga atau kementerian terkait, antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Usaha Logistik (Bulog), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan impor beras pada masa pemerintahan Joko Widodo diwarnai pro dan kontra antara lembaga-lembaga tersebut. Masing-masing memiliki perbedaan data yang saling kontra produktif sehingga menjadi polemik berkepanjangan terkait impor beras.
Kebijakan impor beras juga terkadang menimbulkan pro dan kontra antar sejumlah lembaga terkait, mengindikasikan secara kuat bahwa kebijakan impor beras tidak didukung pada analisis data yang akurat melalui kajian akademik.
