Berita

Ilustrasi vaksin Covid-19/Net

Kesehatan

Epidemiolog: Vaksin Nusantara Masih Diragukan, Jangan Diintervensi Politik

MINGGU, 14 MARET 2021 | 20:39 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Keberadaan vaksin nusantara yang tengah dikembangkan sepatunya tidak diintervensi kepentingan politik. Terlebih, vaksin tersebut belum memiliki prosedur ilmiah yang jelas.

Demikian disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menanggapi ramainya pembahasan vaksin yang digadang-gadang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

“Tidak boleh ada satu produk kesehatan baik itu obat, vaksin diintervensi oleh ekonomi atau politik. Jadi, harus dipimpin prosedur ilmiah,” kata Dicky kepada wartawan, Minggu (14/4).


Dicky mengatakan, vaksin akan menjadi berbahaya bila tidak disertai bukti ilmiah yang jelas dan valid. Apalagi, kata dia, vaksin berbasis sel dendritik seperti vaksin nusantara belum memiliki bukti ilmiah terkait penggunaan untuk penyakit menular.

Dicky menilai, apabila vaksin nusantara dipaksakan justru akan berisiko besar, baik materiil maupun kesehatan, bahkan akan memakan ongkos yang besar pula.

"Selain tidak visible, manfaat kesehatan masyarakat dari penggunaan vaksin tersebut belum tentu ada. Ini namanya tidak efisien dan efektif," katanya.

Dia mencontohkan penggunaan vaksin yang sudah ada seperti Sinovac, Astrazeneca membutuhkan resources besar, sumber daya manusia, serta atensi dan lainnya.

"Nah jangan dihabiskan oleh satu potensi vaksin (nusantara) ini yang tidak visible,” ucapnya.

Dicky lantas menyinggung vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman. Pengembangan vaksin Merah Putih, kata dia, memiliki pertanggungjawaban ilmiah lebih jelas.

“Ada potensi manfaatnya dan basis ilmiahnya jelas. Bahkan secara public health juga besar. Itu yang harus diarahkan," imbuhnya.

Menurutnya, pengembangan vaksin nusantara tidak bisa dipaksakan, apalagi diintervensi politik. "Karena kontraproduktif dengan vaksinasi yang ada,” demikian Dicky.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

KAI Gelar Diskon Tiket Kereta 20 Persen, Cek Syarat dan Ketentuannya

Kamis, 26 Maret 2026 | 22:00

Anwar Ibrahim Lega Kapal Malaysia Bisa Lewat Selat Hormuz

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:58

Jadwal FIFA Series 2026 Timnas Indonesia Lawan Saint Kitts dan Nevis

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:49

Langkah Mundur Letjen Yudi Abrimantyo Sesuai Prinsip Intelijen

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:31

Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:15

Inggris Cegat Kapal Bayangan Rusia, Tuding Putin Raup Untung Minyak dari Perang

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:13

Prabowo Blusukan ke Bantaran Rel Senen, Janjikan Hunian Layak untuk Warga

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:06

Prabowo Harus Berhati-hati dengan Pernyataan Ngawur Bahlil

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:01

Fatamorgana Ekonomi Nasional

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:34

“Aku Harus Mati”: Horor tentang Ambisi dan Harga Sebuah Validasi

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:20

Selengkapnya