Berita

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Politik

Pengamatan Qodari Dinilai Keliru, Andi Arief: Majelis Partai Itu Penjaga Amanat Kongres

MINGGU, 14 MARET 2021 | 13:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan pengamat politik dari Indobarometer, M. Qodari yang menilai AD/ART Partai Demokrat tidak demokratis dibantah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief.

M. Qodari menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang saat ini dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telalu besar.  

“Ini keliru saudara-saudara sekalian,” ujarnya dalam sebuah video yang diterima redaksi, Minggu (14/3).

Dijelaskan Andi Arief bahwa dalam Partai Demokrat, kekuasaan tertinggi partai ada di kongres. Hasil kongres Partai Demokrat sejak 2010 telah memutuskan untuk diadakan forum majelis tinggi yang bertujuan untuk menjaga amanat kongres.

“Semua yang dipilih dan dihasilkan di kongres itu harus dijaga. Siapa itu? Yang pertama ketua umum. Kedua, AD/ART.  Ketiga keputusan keputusan lainnya,” tegas Andi Arief.

“Jadi dalam AD/ART Partai Demokrat, majelis tinggi partai fungsinya itu,” sambungnya.

Singkatnya, jika ingin diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) atau rencana mengubah ADS/ART, maka majelis tinggi partai harus menjaga agar tidak terjadi penyelewengan pada pelaksanaan AD/ART dan keputusan-keputusan partai.

“Jadi tidak semudah itu bagi partai politik seperti Partai Demokrat pada waktu itu dan sekarang untuk mengubah dan memainkan hasil kongres,” tegasnya.

Qodari sebelumnya mengatakan bahwa ada tanda-tanda brutalitas politik dalam AD/ART Partai Demokrat 2020. Salah satu yang dia singgung adalah pelaksanaan KLB yang membutuhkan dukungan dari dua pertiga DPD, setengah DPC, dan harus disetujui ketua Majelis Tinggi.

“Padahal dalam kongres Majelis Tinggi suaranya hanya 9, DPD 68, lalu DPC 514 kabupaten kota. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya siapa? Apa pemilik suara atau mayoritas suara atau ketua majelis tinggi?” katanya.

“Kalau Pak Bambang Widjojanto melihat ada brutalitas demokrasi atau fenomena yang namanya brutalitas demokrasi, jangan-jangan brutalitas demokrasi terjadi di dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020," demikian Qodari.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Ini Penjelasan Firli Bahuri Soal Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Senin, 03 Mei 2021 | 19:59

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Presiden Jokowi Bisa Beri Mandat Kepada Jusuf Kalla Untuk Selesaikan Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:51

Ustadz Abdul Somad Diserang Kabar Burung, Kali Ini Tentang Kado Pernikahan

Minggu, 02 Mei 2021 | 22:03

Praktik Mandi Kotoran Sapi Untuk Cegah Covid-19 Makin Marak Di India, Dokter: Tidak Ada Bukti Ilmiah

Selasa, 11 Mei 2021 | 11:57

UPDATE

Eevolusi Energi (2)

Kamis, 13 Mei 2021 | 05:30

Gegara 1 Kesalahan, Chelsea Dipermalukan Arsenal Di Kandang Sendiri

Kamis, 13 Mei 2021 | 05:11

Warga Batang Nekat Takbir Keliling, Langsung Dibubarkan Bupati

Kamis, 13 Mei 2021 | 04:57

Tak Terima Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Ali Ngabalin: Itu Cara-cara Berpikir Otak Sungsang

Kamis, 13 Mei 2021 | 04:40

60 Persen Napi Di Jatim Dapat Remisi Idulfitri, Negara Hemat Rp 7,7 Miliar

Kamis, 13 Mei 2021 | 04:21

Doa Menyentuh Hati Anies Di Hari Yang Fitri

Kamis, 13 Mei 2021 | 03:49

Harga Daging Sapi Tembus Rp 200 Ribu Di Aceh Barat Daya, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Kamis, 13 Mei 2021 | 03:16

Ucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri, Jokowi Ajak Masyarakat Terus Berjuang Melawan Pandemi

Kamis, 13 Mei 2021 | 02:56

PN Tuban Perkuat Putusan PTUN Terkait Polemik Klenteng Kwan Sing Bio Tuban

Kamis, 13 Mei 2021 | 02:36

Anies Apresiasi Warga Yang Memilih Tidak Pergi Takbiran Di Malam Lebaran

Kamis, 13 Mei 2021 | 02:17

Selengkapnya