Berita

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Politik

Pengamatan Qodari Dinilai Keliru, Andi Arief: Majelis Partai Itu Penjaga Amanat Kongres

MINGGU, 14 MARET 2021 | 13:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan pengamat politik dari Indobarometer, M. Qodari yang menilai AD/ART Partai Demokrat tidak demokratis dibantah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief.

M. Qodari menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang saat ini dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telalu besar.  

“Ini keliru saudara-saudara sekalian,” ujarnya dalam sebuah video yang diterima redaksi, Minggu (14/3).

Dijelaskan Andi Arief bahwa dalam Partai Demokrat, kekuasaan tertinggi partai ada di kongres. Hasil kongres Partai Demokrat sejak 2010 telah memutuskan untuk diadakan forum majelis tinggi yang bertujuan untuk menjaga amanat kongres.

“Semua yang dipilih dan dihasilkan di kongres itu harus dijaga. Siapa itu? Yang pertama ketua umum. Kedua, AD/ART.  Ketiga keputusan keputusan lainnya,” tegas Andi Arief.

“Jadi dalam AD/ART Partai Demokrat, majelis tinggi partai fungsinya itu,” sambungnya.

Singkatnya, jika ingin diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) atau rencana mengubah ADS/ART, maka majelis tinggi partai harus menjaga agar tidak terjadi penyelewengan pada pelaksanaan AD/ART dan keputusan-keputusan partai.

“Jadi tidak semudah itu bagi partai politik seperti Partai Demokrat pada waktu itu dan sekarang untuk mengubah dan memainkan hasil kongres,” tegasnya.

Qodari sebelumnya mengatakan bahwa ada tanda-tanda brutalitas politik dalam AD/ART Partai Demokrat 2020. Salah satu yang dia singgung adalah pelaksanaan KLB yang membutuhkan dukungan dari dua pertiga DPD, setengah DPC, dan harus disetujui ketua Majelis Tinggi.

“Padahal dalam kongres Majelis Tinggi suaranya hanya 9, DPD 68, lalu DPC 514 kabupaten kota. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya siapa? Apa pemilik suara atau mayoritas suara atau ketua majelis tinggi?” katanya.

“Kalau Pak Bambang Widjojanto melihat ada brutalitas demokrasi atau fenomena yang namanya brutalitas demokrasi, jangan-jangan brutalitas demokrasi terjadi di dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020," demikian Qodari.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

UPDATE

Ace Hasan: Bansos Ibarat Rezeki Tanpa Usaha, tapi Dipakai Oknum Mencari Untung

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:21

Said Didu: "Jokowi End Game" Didesain Orang Dalam untuk Mengaborsi Pengkritik

Sabtu, 31 Juli 2021 | 10:53

Tolak Lockdown karena Takut Rakyat Menjerit Wujud Presiden Tak Piawai sebagai Problem Solver

Sabtu, 31 Juli 2021 | 10:26

Demokrat: Lockdown Mahal tapi Maksimal Tekan Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 10:08

Kalau Pemerintah Konsisten, PPKM Level 4 Harus Dilanjutkan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 10:07

Risma Temukan Pungli Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Ada Dua Masalah Data yang Belum Dibenahi

Sabtu, 31 Juli 2021 | 09:36

Taklukkan Korea, Greysia Polii/Apriyani Rahayu Ukir Sejarah Baru

Sabtu, 31 Juli 2021 | 09:14

Dengar Pinangki Masih di Rutan Kejagung, MAKI akan Lapor Jamwas dan Komjak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:47

Pelatihan Tracer Covid-19

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:16

PKS: Distribusi Vaksin Harus Proporsional agar Herd Immunity Terwujud

Sabtu, 31 Juli 2021 | 07:58

Selengkapnya