Terima SK Plt, Kepala OPD Jember Tancap Gas Cairkan Gaji ASN Dan Non-ASN

RMOL.  Begitu terima Surat Keputusan (SK) Plt KSOTK 2021, Kepala OPD Pemkab Jember langsung tancap gas. Senin besok (15/3) RAPBD sudah dikirim ke Dewan agar ASN dan Non-ASN bisa segera mendapatkan gaji.

Ratusan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan kecamatan, langsung bekerja keras untuk menuntaskan APBD 2021.

Mereka berkumpul di Pendopo Wahya Wibawa Graha Pemkab Jember, dengan pengawasan Bupati Jember, H. Hendy Siswanto, bersama Waki Bupati, KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman, Sabtu (13/3).

Mereka mengawasi kegiatan penginputan data anggaran wajib dan mengikat untuk perkada di Pendopo.

Menurut Bupati Jember, penginputan data tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember TA 2021.

Dia menjelaskan, kegiatan perancangan APBD akan dilakukan selama 2 hari, sehingga dapat memenuhi target, yaitu dibahasnya rancangan tersebut bersama DPRD hari Senin (15/3).

"Saya dan Gus Firjaun mohon bantuan kepada teman-teman, hari ini semestinya libur, tapi teman-teman tetap bekerja. Sudah saatnya kita melayani masyarakat Jember, supaya bahagia dan sejahtera," ujar Hendy mengawali pengarahannya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (13/3).

Hendy juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat OPD dan stafnya karena sudah mau datang meski belum gajian. Dengan bekerja keras selama 2 hari ini, ASN dan Non-ASN segera menerima gaji, untuk kebutuhan operasional sehari-hari.

"Jangan lupa, target kita hari ini, ASN dan Non-ASN gajian. Kami berharap jangan pulang jika ini belum selesai. Makan minum Kami sediakan, jangan khawatir," jelas Hendi sambil bercanda.

Dengan selesainya target pembahasan tidak sampai 2 pekan, maka bulan depan, Pemkab Jember sudah memiliki APBD 2021.

Sementara Plt Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkab Jember, Habib Salim menjelaskan, seluruh kepala OPD dan operator hingga 31 kecamatan, hadir lengkap. Hal ini untuk melaksanakan instruksi Bupati mempercepat pembahasan APBD.