Berita

Vaksin Sinovac/Net

Politik

Kadaluarsa 25 Maret, Kemenkes Diminta Segera Distribusikan Dan Suntikkan Vaksin Sinovac

SABTU, 13 MARET 2021 | 16:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Waka DPD RI Sultan B. Najamudin mengingatkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan Vaksin Sinovac segera sampai kepada seluruh unit pelayanan yang ada di Indonesia, mengingat vaksin tahap pertama kadaluarsa pada 25 Maret 2021. Maka penting untuk segera melakukan vaksinasi secara cepat dan masif.

Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/3), Sultan menghimbau agar Kementerian Kesehatan agar memastikan skema pendistribusian vaksin hingga ke titik daerah terpencil bisa berjalan.

"Jika Menkes (Budi Gunadi Sadikin) tidak prima untuk mendistribusikan vaksin hingga ke daerah pelosok, terpencil, hingga terluar Indonesia, maka vaksin kadaluarsa akan sia-sia tidak bisa dimanfaatkan. Maka, untuk memaksimalkannya penting dari pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik," ujar senator muda asal Bengkulu itu.


Sultan menyadari bahwa kondisi geografis Indonesia yang berbentuk jajar kepulauan serta ketersediaan industri rantai dingin (cold chain) dalam negeri masih sangat minim. Kedua hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian vaksin yang ada.

Mantan Wakil Gubernur itu juga menuturkan bahwa skema distribusi vaksin harus tepat sasaran dan mempertimbangkan skala prioritas. Bahwa prioritasnya harus disesuaikan dengan daerah penerima serta klaster masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19. Dua hal itu merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi.

"Harus ada skala prioritas serta spesimen khusus terhadap pendistribusian vaksin. Agar tiap tahap vaksin yang datang dapat tepat waktu dan tepat sasaran," tambahnya.

Terakhir, Sultan juga menyampaikan bahwa kesiapan serta kesigapan kita dalam menghadapi bencana apapun akan menjadi tolak ukur profesionalisme dalam birokrasi.

"Generasi kita memang tidak punya pengalaman subjektif terhadap penanganan bencana kemanusiaan dalam bentuk pandemi. Tapi cara kita dalam menyikapinya akan menunjukkan sejauh mana kualitas birokrasi pemerintah kita. Ini berbanding lurus. Dan pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal yang mesti kita evaluasi sebagai bahan ke depan, terkhusus cara hidup bernegara kita," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya