Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Peneliti: Punya Catatan HAM Yang Buruk, Sulit Bagi Turki Untuk Memulihkan Hubungan Dengan Barat

SABTU, 13 MARET 2021 | 06:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sangat sulit bagi Turki untuk memulihkan hubungannya dengan dunia Barat dengan catatan buruk tentang hak asasi manusia yang dimiliki negara itu. Peneliti Kebijakan Masyarakat, Simon A. Waldman, bahkan mengatakan 'hampir tidak mungkin'.

Turki telah terkait dengan sejumlah tindakan keras yang semakin otoriter terhadap perbedaan pendapat baik dalam negeri maupun luar negeri.

Negara itu berselisih dengan negara-negara NATO dan Uni Eropa atas berbagai masalah termasuk hak pengeboran di Mediterania timur, pembelian sistem rudal buatan Rusia, dan bagaimana menyelesaikan konflik di Suriah dan Libya.   
Waldman dalam artikelnya di Israel Haaretz mengatakan, bahkan jika masalah ini diselesaikan, masih ada batu sandungan yang signifikan untuk menormalisasi hubungan tersebut.

Waldman dalam artikelnya di Israel Haaretz mengatakan, bahkan jika masalah ini diselesaikan, masih ada batu sandungan yang signifikan untuk menormalisasi hubungan tersebut.

"Turki memiliki 'pekerjaan rumah' yang besar untuk meyakinkan negara Barat. Setelah beberapa dekade negara iu bersikap keras, tiba-tiba ingin dapat dianggap sebagai mitra strategis yang diandalkan," kata Waldman, seperti dikutip dari Ahvalnews, Jumat (12/3).

Yang paling utama di antara masalah ini adalah pengabaian Ankara terhadap hak-hak fundamental dan kebebasan, kata Waldman.

“Sejujurnya, jika NATO dibentuk kembali hari ini, Turki tidak akan memenuhi syarat untuk dimasukkan, juga tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan OECD yang baru dibentuk atau Dewan Eropa, yang semuanya membutuhkan komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, kata pengamat itu.

Awal bulan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan serangkaian reformasi demokrasi dan ekonomi yang bertujuan memulihkan kepercayaan internasional di negara tersebut. Ia juga meluncurkan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang baru dan lebih inovatif, yang dilakukan sebagai tanggapan atas keinginan dan kebutuhan publik Turki, dan diharapkan akan dilaksanakan dalam dua tahun mendatang.

Kritikus menilai, langkah yang diambil Erdogan kurang substansial. Waldman mengatakan retorika tidak akan cukup untuk meyakinkan negara Barat untuk membawa Turki kembali ke posisinya.

“Terealisasi atau tidak (langkah-langkah itu), demokrasi Turki dan catatan hak asasi manusia yang buruk membuat pemulihan hubungan dengan Barat, terus terang, menjadi tidak mungkin,” katanya.

Barat membutuhkan bukti. Sampai semua ini diperbaiki dalam perbuatan dan bukan hanya sekedar kata, mungkin ada sedikit harapan untuk perbaikan dalam hubungan Turki dengan Barat, menurut Waldman.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya