Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Dedi Kurnia: Oligarki Konglomerat, Faktor Jokowi Lamban Sikapi Manuver Moeldoko Caplok Demokrat

JUMAT, 12 MARET 2021 | 14:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Diamnya Presiden Joko Widodo disinyalir karena ada perpaduan oligarki konglomerat yang menjadi backing politik pencaplokan Partai Demokrat oleh Moeldoko.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).

Analisa Dedi, Jokowi sebagai Presiden memang terkesan lambat dalam beberapa hal. Ia menengarai banyaknya pihak yang melingkari Jokowi menjadi sebab kelambanan dalam menyikapi persoalan.


"Jokowi dalam beberapa hal memang terkesan lambat, hal ini dimungkinkan karena banyaknya pihak yang melingkari Jokowi, sehingga untuk mengambil sikap seringkali tidak cekatan," demikian kata Dedi.

Dalam pandangan Dedi, sikap orang nomor satu di Republik ini terkait pencaplokan yang dilakukan Moeldoko sangat sederhana. Yakni dengan memecat mantan Panglima TNI itu dari kursi Kepala Staf Kepresidenan.

Jika tidak, Jokowi bisa meminta Moeldoko segera mundur dari jabatannya sebagai bagian dari Istana.

"Ia (Moeldoko sudah terlibat dalam perusakan AD/ART Demokrat, sementara posisinya kepala KSP, Jokowi seharusnya tidak segan memberhentikan Moeldoko," demikian saran Dedi.

"Perpaduan oligarki konglomerat lebih mungkin, karena mereka mengemuka dalam politik, dan sangat dekat kekuasaan," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya