Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko/Net
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dinilai telah mengalami kerugian bertubi-tubi usai dirinya mendapat penobatan sebagai ketua umum oleh sekelompok orang yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak dengan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat.
Tidak hanya kerugiaan materi, mantan Panglima TNI itu juga diyakini tengah mengalami kerugian secara citra.
Apalagi setelah pemerintah, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, menegaskan bahwa AD/ART terakhir Partai Demokrat adalah tahun 2020. Sementara KLB yang diikuti Moeldoko berpatokan pada AD/ART 2005.
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai bahwa Moeldoko masih memiliki satu jalan keluar yang bijak agar tidak semakin rugi. Jalan itu adalah mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua umum yang diberikan oleh Darmizal cs.
"Jalan bijak yang mungkin bisa diambil dengan mengundurkan diri dari ketua umum versi KLB, atau menolak menerima pilihan penggagas KLB yang memilihnya menjadi ketua umum," kata Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (12/3).
Sementara saat disinggung apakah Moeldoko akan melaporkan Darmizal cs ke polisi karena telah melakukan penipuan menggelar KLB dengan peserta yang oleh DPP Demokrat disebut tidak punya hak suara, Dedi menyangsikan.
Menurut Dedi, Moeldoko tidak akan melakukan itu karena akan melipatgandakan rasa malunya.
"Moeldoko akan berlipat malu jika harus melaporkan penggagas KLB hanya karena soal legitimasi, karena itu semakin menunjukkan keterlibatannya dalam aksi sabotase Demokrat," demikian Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu.
