Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kata Luhut, Anies Baswedan Minta Pusat Dukung DKI Dalam 3 Hal

KAMIS, 11 MARET 2021 | 09:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertamu ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (10/3).

Berdasarkan penuturan Luhut yang disampaikan lewat akun Instagram pribadinya, pertemuan berlangsung pada pukul 09.00. Dalam pertemuan itu, mereka memperbincangkan sejumlah permasalahan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta.

“Pertemuan ini merupakan salah satu dari rangkaian koordinasi saya dengan para kepala daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi,” ujarnya.


Sementara Anies Baswedan, kata Luhut, merupakan gubernur terakhir dari Pulau Jawa yang dia temui. Setelah sebelumnya dia bertukar pikiran dengan gubernur Jateng, Jabar, Banten, Jatim, dan DIY.

“Pak Luhut, I come to you with menu of problem. Begitulah kalimat pertama yang beliau sampaikan. Saya jawab, no problem pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi,” tuturnya mengenang perjumpaan dengan Anies.

Menurut Luhut, berdasarkan prinsip dan pengalaman yang dia miliki, pemecahan masalah bisa mudah dilakukan asal semua terintegrasi.

Dalam pertemuan ini, Anies meminta dukungan tiga hal kepada pemerintah pusat. Pertama pengendalian banjir, mengingat di Jakarta penyebab banjir ada 3 yaitu rob, tanggul, dan sungai.

Sebagai solusi, Luhut mengatakan perlu ada pengendalian banjir di hulu, di ibukota, aktivasi rumah pompa, dan bagaimana agar drainase di Ibukota berfungsi dengan baik. Yang tak kalah penting adalah penanganan sampah dan limbah di Jakarta dilakukan secara tepat.

“Jika semua hal ini dilakukan secara beriringan, saya kira banjir di Jakarta bisa kita atasi,” tegasnya.

Sementara permintaan kedua terkait pengembangan transportasi yang perlu terus diintegrasikan, termasuk pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik demi kemudahan mobilitas warga Ibukota dan Jabodetabek.

Dan permintaan terakhir adalah pariwisata yang akan difokuskan di pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

Menanggapi itu, Luhut mengatakan bahwa anggaran pemulihan ekonomi nasional yang ada harus menjelma jadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, lewat proyek-proyek padat karya untuk menggerakkan roda perekonomian kembali.

“Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah selayaknya harus saling sinergi untuk saling membangun. Marilah kita lepaskan ego sektoral yang ada diantara kita demi suksesnya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya