Berita

Kuasa hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail/Net

Hukum

Kesaksian Pepen Dan Hartono Tak Konsisten, Kuasa Hukum Juliari: Ada Motif Tersembunyi

KAMIS, 11 MARET 2021 | 02:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keterangan para saksi dalam persidangan pemberi suap kasus bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020 dinilai tim kuasa hukum Juliari Batubara tak konsisten.

Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail menyoroti beberapa saksi berubah-ubah saat bersaksi di persidangan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

"Bisa jadi untuk menyembunyikan sesuatu yang merugikan dirinya dan untuk menyudutkan orang lain," ujar Maqdir kepada wartawan, Rabu (10/3).

Maqdir pun membeberkan saksi-saksi yang dianggapnya inkonsisten. Mulai dari Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial (LinJamsos) Pepen Nazaruddin.

Kedua saksi sudah dihadirkan dua kali pada Rabu (3/3) dan Senin (8/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Menurut Maqdir, berubah-ubahnya keterangan para saksi seharusnya dikesampingkan oleh pengadilan.

"Tidak tertutup kemungkinanan motivasi di balik perubahan keterangan ini, supaya nantinya mereka bisa menjadi justice collaborator," kata Maqdir.

Karena sambung Maqdir, cara dan proses penegakan hukum seperti itu tidak akan melahirkan keadilan, melainkan akan mendatangkan ketidakadilan.

Dalam sidang yang digelar pada Rabu (3/3), Hartono dan Pepen mengatakan tidak melakukan konfirmasi kepada Juliari atas cerita Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos mengenai arahan Juliari soal pungutan operasional bansos kepada para vendor.

Akan tetapi, keterangan tersebut berubah saat sidang lanjutan yang digelar pada Senin (8/3). Pepen dan Hartono menyebut telah melakukan konfirmasi kepada Juliari setelah mendengar laporan dari Adi bahwa Juliari mengarahkan untuk melakukan pungutan kepada para perusahaan yang dapat jatah kuota bansos sembako.

"Proses penegakan hukum, terutama pembuktian tidak boleh disandarkan pada pengakuan orang bersalah dan menunjuk orang lain yang juga bersalah. Proses penegakan hukum harus didasarkan kepada fakta dan bukti di persidangan yang saling bersesuaian," pungkas Maqdir.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

Viral Sesajen Gunung Semeru Ditendang dan Dibuang, Anak Gus Dur Meradang

Minggu, 09 Januari 2022 | 10:54

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Angka Kelahiran China Anjlok Lagi, Terendah Sejak Tercatat

Senin, 17 Januari 2022 | 14:33

Aktif Dukung Literasi Zakat, Uhamka Raih Penghargaan Baznas Award 2022

Senin, 17 Januari 2022 | 14:26

Demi Pemenuhan Rumah Rakyat, Penambahan Modal Bank BTN Urgent

Senin, 17 Januari 2022 | 14:26

Video Gus Arya Tantang Keberadaan Allah Didalami Polri

Senin, 17 Januari 2022 | 14:24

Sikapi Skandal Mafia Batubara, Komisi VII Bakal Panggil Tan Paulin

Senin, 17 Januari 2022 | 14:21

Khawatir Ketegangan China-Taiwan Meningkat, Jepang Perkuat Pertahanan di Pulau-pulau Barat Daya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:09

Dugaan Suap Bandar Narkoba, Polri: Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung Tinggi

Senin, 17 Januari 2022 | 14:07

Meski Tahu Robin Pattuju Orang KPK, Azis Syamsuddin Tetap Kasih Uang Rp 210 Juta

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51

Ketua Komisi II DPR: Pekan Depan Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu 2024

Senin, 17 Januari 2022 | 13:44

Vaksin Booster, PPI Minta Pemerintah Taati Azaz Pancasila

Senin, 17 Januari 2022 | 13:44

Selengkapnya