Ilustrasi vaksin Covid-19/Net
Komisi IX DPR RI memaksa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito memberikan izin pelaksanaan uji klinis II dan III Vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto.
Para anggota komisi juga mendesak BPOM tidak mempersulit pengembangan Vaksin Nusantara yang sedang diteliti di Universitas Diponegoro, Semarang.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo mengatakan, sejauh ini pihaknya merasa perizinan Vaksin Nisantara dipersulit.
“Padahal hasil uji klinis fase I menunjukkan tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan,†ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).
Selain Kepala BPOM, rapat dihadiri Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono, Kepala Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio dan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Rahmad membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi negara lain yang lancar seperti Sinovac dari China dan AstraZeneca dari Inggris.
“Sepatutnya negara mendorong pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa. Salah satunya Vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto,†kata dia.
Senada dengan Rahmad, anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay juga mendesak BPOM tidak menghambat Vaksin Nusantara. Menurut Saleh, persoalan menyangkut komite etik tidak seharusnya menghentikan proses pengembangan vaksin dalam negeri tersebut.
Desakan agar Vaksin Nusantara segera diberikan persetujuan uji klinis fase II juga disampaikan anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Dewi Asmara.
Dia mengaku bingung dengan respons pihak-pihak tertentu dengan adanya Vaksin Nusantara. Padahal vaksin tersebut layak diapresiasi karena merupakan hasil penelitian anak bangsa.
"Mengapa semua sekarang seperti alergi tidak mau membicarakan Vaksin Nusantara. Jangan seolah-olah jadi diskriminatif bahwa ini sesuatu yang abal-abal, enggak benar dan sebagainya," tegas Dewi.
