Setelah Twitter menolak menghapus konten yang dianggap tidak layak, otoritas Rusia memutuskan untuk memperlambat akses ke jejaring media sosial itu di semua perangkat seluler di negara itu.
Pihak berwenang mengatakan pada Rabu (10/3), Twitter gagal menghapus konten yang terkait dengan upaya bunuh diri remaja, pornografi, dan penggunaan narkoba, seperti yang disampaikan pengawas internet Roskomnadzor dalam sebuah pernyataan.
"Perlambatan akan diterapkan pada 100 Persen perangkat seluler dan 50 perangkat non-seluler," kata regulator.
Selain memperlambat akses ke jejaring media sosial itu di semua perangkat seluler, pemerintah juga akan memperlambat akses Twitter ke komputer dekstop. Akses akan diblokir seluruhnya jika Twitter benar-benar mengabaikan peringatan ini.
"Jika (Twitter) terus mengabaikan persyaratan hukum, tindakan penegakan hukum akan dilanjutkan sepenuhnya memblokir akses," kata regulator.
Roskomnadzor juga menyampaikan, hingga Rabu ada lebih dari 3.000 postingan yang berisi konten ilegal di Twitter. Semakin menunjukkan bahwa raksasa media sosial itu mengabaikan permintaan penghapusannya selama bertahun-tahun.
Langkah itu dilakukan menyusul upaya regulator yang menuntut Twitter dan empat perusahaan media sosial lainnya karena tidak menghapus postingan tentang protes nasional bulan lalu atas pemenjaraan pemimpin oposisi Alexei Navalny.
“Ini bukanlah ancaman kosong. Twitter dan jejaring sosial lain yang tidak memenuhi persyaratan hukum harus bersiap menghadapi konsekuensi serius, termasuk penutupan,†kata Senator Vladimir Dzhabarov, seperti dikutip dari
RIA Novosti.
Selain Twitter, Rusia juga berusaha memblokir Telegram beberapa tahun yang lalu karena kegagalan untuk membagikan informasi enkripsi, tetapi gagal. Namun, di bawah undang-undang 2019, pihak berwenang sejak itu meningkatkan sistem yang menurut mereka akan memungkinkan Rusia untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dari internet jika diperlukan.
Presiden Vladimir Putin mengecam raksasa media sosial AS selama pidatonya di Forum Ekonomi Dunia pada Januari, menyebut mereka monopoli dan mempertanyakan apakah mereka bertindak untuk kepentingan publik.
Interfax melaporkan, Rusia memasukkan Twitter sebagai salah satu dari lima platform media sosial yang digugat karena diduga gagal menghapus postingan yang mendesak anak-anak untuk mengambil bagian dalam protes ilegal.
Selain Rusia, Twitter juga mendapat tekanan dari regulator di beberapa negara seperti China dan Turki.
