Berita

Aksi protes warga terhadap perlakuan China di Uighur/Net

Dunia

Investigasi: Perlakuan China Terhadap Uighur Melanggar Konvensi Genosida PBB

RABU, 10 MARET 2021 | 16:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebuah laporan mengungkapkan bukti-bukti perlakuan China terhadap Muslim Uighur yang 'kejam dan sistemtis' yang bisa disamakan dengan pelanggaran konvensi PBB 1948.

Investigasi yang diterbitkan oleh Newlines Institute for Strategy and Policy itu menyatakan, berdasarkan tinjauan ekstensif terhadap bukti yang tersedia dan penerapan hukum internasional', Partai Komunis China (PKC) dengan jelas memperlihatkan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, bangsa, etnis, ras atau agama dan kelompok.

Newlines Institute for Strategy and Policy, adalah aplikasi ahli independen pertama dari Konvensi Genosida 1948 terhadap perlakuan yang sedang berlangsung terhadap Uyghur di China.


"Dengan demikian, Beijing telah melanggar Pasal II Konvensi Genosida," isi laporan itu, seperti dikutip dari SBS, Rabu (10/3).

Bukti yang disajikan antara lain penahanan massal, pencegahan kelahiran massal, pemindahan paksa anak, skema kerja paksa, pemberantasan identitas Uyghur, serta sasaran para intelektual dan tokoh masyarakat lainnya.

"Niat untuk menghancurkan Uighur sebagai sebuah kelompok berasal dari bukti obyektif, yang terdiri dari kebijakan dan praktik Negara yang komprehensif, yang digerakkan oleh Presiden Xi Jinping, otoritas tertinggi di China," kata laporan itu.

Disebutkan dalam laporan itu bagaimana orang Uighur menderita penyiksaan sistematis dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penghinaan publik, baik di dalam maupun di luar kamp.

“Oleh karena itu, laporan ini menyimpulkan bahwa China memikul tanggung jawab Negara atas genosida yang sedang berlangsung terhadap Uyghur, yang melanggar Konvensi Genosida,” tegas laporan itu.

Seiring kian gencarnya tuduhan negara-negara Barat, Beijing pun semakin gencar membantah tuduhan tersebut.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga berkali-kali mengeluarkan bantahan. Dia menggambarkan ini sebagai rumor yang dibuat dengan motif tersembunyi, dan kebohongan terus menerus.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya