Berita

Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid saat jadi narasumber di Obrolan Bareng Bang Ruslan/Repro

Politik

Cak Hamid: KLB Deli Serdang Lebih Buruk Dari Zaman Soeharto

SELASA, 09 MARET 2021 | 17:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peristiwa gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang melibatkan pihak eksternal Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dinilai lebih buruk dari zaman orde baru (Orba).

Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid mengatakan, KLB yang menimpa Partai Demokrat saat ini berbeda dengan KLB-KLB pada umumnya yang terjadi saat era Soeharto dulu.

Kata pria yang karib disapa Cak Hamid ini, pada orde baru bukanlah pihak eksternal yang menjadi pimpinan atau ketua umum hasil KLB.


"Kita menjadi flashback kepada rezim otoritarian. Ini lebih buruk dari zaman Soeharto menurut saya. Karena zaman Soeharto tidak ada dari luar, tapi yang ada perebutan di internal," kata Cak Hamid saat menjadi narasumber dalam acara Obrolan Bareng Bang Ruslan diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, bertajuk 'KLB Sepihak Hingga Desakan Pemecatan' Selasa (9/3).  

Menurut dia, gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang yang melibatkan Moeldoko itu harus direspons oleh pemerintah dengan menolak keabsahannya.

Dengan begitu, Cak Hamid berpendapat pemerintah turut serta menjaga dan merawat demokrasi di Tanah Air.

"Kepada Yasonna Laolly (Menkumham) dalam hal ini agar kemudian menganulir (KLB), karena ini adalah preseden buruk bagi bangsa kita. Kejadian ini harus kita tolak bersama. Saya bukan berpihak ke Demokrat atau AHY. Tetapi kepada menyelamatkan demokrasi," demikian Cak Hamid.

Selain Cak Hamid, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya