Berita

Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid saat jadi narasumber di Obrolan Bareng Bang Ruslan/Repro

Politik

Cak Hamid: KLB Deli Serdang Lebih Buruk Dari Zaman Soeharto

SELASA, 09 MARET 2021 | 17:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peristiwa gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang melibatkan pihak eksternal Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dinilai lebih buruk dari zaman orde baru (Orba).

Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid mengatakan, KLB yang menimpa Partai Demokrat saat ini berbeda dengan KLB-KLB pada umumnya yang terjadi saat era Soeharto dulu.

Kata pria yang karib disapa Cak Hamid ini, pada orde baru bukanlah pihak eksternal yang menjadi pimpinan atau ketua umum hasil KLB.

"Kita menjadi flashback kepada rezim otoritarian. Ini lebih buruk dari zaman Soeharto menurut saya. Karena zaman Soeharto tidak ada dari luar, tapi yang ada perebutan di internal," kata Cak Hamid saat menjadi narasumber dalam acara Obrolan Bareng Bang Ruslan diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, bertajuk 'KLB Sepihak Hingga Desakan Pemecatan' Selasa (9/3).  

Menurut dia, gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang yang melibatkan Moeldoko itu harus direspons oleh pemerintah dengan menolak keabsahannya.

Dengan begitu, Cak Hamid berpendapat pemerintah turut serta menjaga dan merawat demokrasi di Tanah Air.

"Kepada Yasonna Laolly (Menkumham) dalam hal ini agar kemudian menganulir (KLB), karena ini adalah preseden buruk bagi bangsa kita. Kejadian ini harus kita tolak bersama. Saya bukan berpihak ke Demokrat atau AHY. Tetapi kepada menyelamatkan demokrasi," demikian Cak Hamid.

Selain Cak Hamid, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya