Dari kiri ke kanan: Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko/Net
Upaya pendongkelan Partai Demokrat melalui kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara oleh eks kader dan eksternal disayangkan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI).
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PP GPI, Eko Saputra meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan tegas segera memecat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staff Presiden (KSP).
Sebab, Eko memandang sosok Moeldoko sebagai salah seorang yang terlibat di dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Karena, dalam KLB kemarin mantan Panglima TNI itu menerima hasil KLB Deliserdang yang mengangkat dirinya sebagai ketua umum.
"Saya sangat menyayangkan sikap plin plan terkait kudeta yang terjadi di tubuh Partai Demokrat yang di lakukan oleh Moeldoko Cs. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa Moeldoko secara tidak ksatria meskipun berstatus sebagai seorang Jenderal (Pur) TNI membuat hal konyol dan terkesan bertangan dingin dengan merebut paksa partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah," ujar Eko dalam siaran pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/3).
"Kami mendesak supaya Pemerintah dalam hal ini Presiden bisa memberikan keputusan bijak dan tegas terkait posisi dan jabatan Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai kepala KSP, yaitu dengan memecatnya," sambungnya.
Menurut Eko, seharusnya seorang Moeldoko malu dengan perlakuannya yang tidak mencerminkan sikap patriot, sebagaimana prinsip keprajuritan TNI.
"Moeldoko harus mundur dari jabatan KSP dan juga bersikap jantan," tuturnya.
Oleh karena itu, PP GPI menganggap apa yang dilakukan Moeldoko tidak layak dijadikan pembelajaran bagi anak-anak muda. Sebab, sebagai Kepala KSP dia tidak meberikan cermin yang baik dalam hal kepemimpinan.
"Kami sebagai anak muda generasi penerus bangsa tidak bisa mengambil contoh sikap teladan dari sosok figur seperti Moeldoko," kata Eko.
"Seharusnya sosok seperti beliau ini tidak pantas di berikan jabatan sebagai pimpinan dalam bentuk apa pun, dan di wadah apa pun," pungkasnya.
