Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Repro

Politik

Demokrat: Seusai Pernyataan Mahfud MD, Kami Berhak Nyatakan KLB Deli Serdang Abal-abal

SENIN, 08 MARET 2021 | 22:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa hingga saat ini Partai Demokrat yang resmi terdaftar di Pemerintah adalah Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disambut baik oleh DPP Partai Demokrat.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyatakan, pernyataan Menko Polhukam tersebut mengafirmasi bahwa gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko Cs adalah ilegal.

Atas dasar itu, Syahrial menegaskan bahwa pihaknya sangat berhak untuk menyebut bahwa KLB abal-abal itu adalah inkonstutional.


"Jadi kalau ada partai demokrat lain di Indonesia ini kami berhak menyatakan bahwa itu adalah Partai Demokrat abal-abal," kata Syahrial dalam diskusi daring bertajuk 'Selamatkan Demokrasi Kita' yang diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat, pada Senin malam (8/3).

Syahrial menambahkan, pernyataan dari  Mahfud MD tersebut menjadi bukti bahwa Ketum Partai Demokrat yang sah dan konstitusional adalah yang terdaftar di Pemerintah baik di Kemenkumham maupun KPU.

"Adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Belum ada partai demokrat lain," tandasnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyebut pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud pada Sabtu (6/3).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya