Berita

Gde Siriana Yusuf/Ist

Politik

GN Tolak Diajak Kudeta AHY, Gde Siriana: GN Tunjukkan Tetap Jadi Teman Seperjuangan SBY

SENIN, 08 MARET 2021 | 22:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah pernyataan mengagetkan muncul dari mantan Panglima TNI Jenderal (purn), Gatot Nurmantyo (GN), terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Dirinya mengaku pernah dihubungi seseorang dari Partai Demokrat untuk ikut menggulingkan AHY dari kursi ketua umum. Bahkan dia sudah dua kali dihubungi hingga diminta untuk menjadi ketua umum baru.

Namun, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu dengan tegas menolaknya. Karena, meski sudah jadi purnawirawan prajurit, tetap ada etika khusus dalam hubungan junior dengan senior.


Di mana senior telah mendidik juniornya di pendidikan militer dengan keras untuk bertujuan menjadikan teman seperjuangan.

Dalam hal ini terkait hubungannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan mantan Ketum Demokrat sekaligus seniornya di dunia militer.

"GN ingin menegaskan bahwa prajurit TNI meskipun sudah purnawirawan tetap melekat pada dirinya etika Budhi Bhakti Wira Utama. Sehingga GN menolak ajakan kudeta AHY tersebut," ujar Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (8/3).

"Dengan kata lain, Jenderal (purn) Moeldoko tidak memegang etika itu ketika mengkudeta AHY putra dari SBY yang mengangkatnya menjadi Panglima TNI," sambungnya.

Ditambahkan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) itu, berdasarkan kriteria orang yang mengajak GN untuk mengkudeta AHY, menjadi bukti adanya kekuatan besar di luar internal PD yang ingin mengambil alih Demokrat dari SBY.

"Saya menduga sangat mungkin istana terlibat, apalagi kriteria orang tersebut sepertinya cocok dengan Moeldoko," imbuhnya.

Menurut Gde Siriana, GN seperti ingin mengingatkan kembali prajurit TNI aktif maupun yang purnabhakti. Bahwa etika Budhi Bhakti Wira Utama adalah nilai moral dan spiritual yang terus kuat melekat dalam jiwa untuk implementasi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Dalam konteks inilah, terkait menghadapi kudeta PD dan berbagai persoalan bangsa dan negara saat ini, SBY akan menjadi teman seperjuangan GN. Dan ini juga menginspirasi para prajurit dan purnawirawan TNI lainnya untuk memegang teguh kode etik ini," pungkasnya.

Dalam wawancaranya dengan TVOne, Senin (8/3), Gatot Nurmantyo menolak diajak seseorang yang disebutnya berasal dari Partai Demokrat untuk mengkudeta AHY. Karena sebagai prajurit ia harus menjaga etika Budhi Bhakti Wira Utama.

Dituturkan GN, orang yang mengajaknya tersebut diakuinya sangat berpengaruh, tidak aktif dan tidak dipecat oleh Demokrat. Gatot pun memastikan orang tersebut hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya