Berita

Pengamat politik Universitas Paramadina, A. Khoirul Umam/RMOL

Politik

Bersikap Diam Dengan Ulah Moeldoko Akan Hancurkan Kredibiltas Politik Jokowi

SENIN, 08 MARET 2021 | 17:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo disarankan segera ambil sikap dengan memecat Moeldoko dari kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Alasannya, apabila Jokowi tidak segera mencopot akan menjadi beban politik bagi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina Akhmad Khoirul Umam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/3).


Menurut Umam, pemerintah harus adil dalam menangani praktik politik perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang nampak di luar nalar sehat.

Saran Umam, ketimbang membajak partai lain lebih baik Moeldoko fokus melahirkan dan membesarkan partai sendiri.

"Sebaiknya Presiden bebas tugaskan Moeldoko dari posisi di pemerintahan. Atau Moeldoko bisa mundur saja dari posisi KSP dan fokus aja mendirikan partai sendiri,  daripada merampok partai pihak lain," demikian kata Umam.

Analisa Umam, jika pemerintah lebih memilih sikap diam melihat dinamika politik yang berkembang maka akan berdampak pada kredibilitas politik Presiden Jokowi.

"Bersikap diam, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini," demikian kata Umam.

Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan apapun terkait pengambilalihan kepemimpinan secara paksa yang dilakukan Moeldoko.

Saat ini Moeldoko adalah orang dekat Jokowi karena menjaba sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama 34 DPD provinsi melakukan safari politik ke beberapa lembaga pemerintahan.

Tujuannya untuk memberikan bukti keabsahan struktur DPP di bawah AHY. Beberapa lembaga yang didatangi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono adalah Kemenkumham, KPU dan Kemenko Polhukam.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya