Pengamat politik Universitas Paramadina, A. Khoirul Umam/RMOL
Presiden Joko Widodo disarankan segera ambil sikap dengan memecat Moeldoko dari kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Alasannya, apabila Jokowi tidak segera mencopot akan menjadi beban politik bagi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina Akhmad Khoirul Umam saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/3).
Menurut Umam, pemerintah harus adil dalam menangani praktik politik perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang nampak di luar nalar sehat.
Saran Umam, ketimbang membajak partai lain lebih baik Moeldoko fokus melahirkan dan membesarkan partai sendiri.
"Sebaiknya Presiden bebas tugaskan Moeldoko dari posisi di pemerintahan. Atau Moeldoko bisa mundur saja dari posisi KSP dan fokus aja mendirikan partai sendiri, daripada merampok partai pihak lain," demikian kata Umam.
Analisa Umam, jika pemerintah lebih memilih sikap diam melihat dinamika politik yang berkembang maka akan berdampak pada kredibilitas politik Presiden Jokowi.
"Bersikap diam, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini," demikian kata Umam.
Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan apapun terkait pengambilalihan kepemimpinan secara paksa yang dilakukan Moeldoko.
Saat ini Moeldoko adalah orang dekat Jokowi karena menjaba sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama 34 DPD provinsi melakukan safari politik ke beberapa lembaga pemerintahan.
Tujuannya untuk memberikan bukti keabsahan struktur DPP di bawah AHY. Beberapa lembaga yang didatangi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono adalah Kemenkumham, KPU dan Kemenko Polhukam.
