Ketua Umum Forum Masyarakat Untuk Demokrasi, Amos Hutauruk/Net
Cara-cara yang dilakukan oleh mereka dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak Partai Demokrat dinilai telah memberi tontonan buruk bagi masyarakat. Sekaligus merusak citra pelaksanaan demokrasi di tanah air.
Terjadinya KLB sepihak tersebut juga membuat Ketua Umum Forum Masyarakat Untuk Demokrasi (Formad), Amos Hutauruk, merasa prihatin. Lebih jauh lagi, Amos merasa prihatin dengan kondisi demokrasi di era Pemerintahan Jokowi yang semakin hari kian mengalami kemunduran.
"Kami secara tegas menolak segala bentuk arogansi terhadap demokrasi yang berjalan saat ini dan kami siap bergerak untuk menegakkan demokrasi dan kebenaran," tegas Amos, melalui keterangannya, Senin (8/3).
Amos menambahkan, setelah melihat kondisi politik yang saat ini bergejolak di tubuh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), banyak pihak, tokoh nasional, hingga ketua umum partai politik lainnya kaget dan bingung.
"Kok bisa terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) tanpa didasari AD/ART Partai, dan dengan waktu yang singkat menunjuk ketua umum secara aklamasi tanpa dihadiri calonnya? Ini hal baru yang inkonstitusional bagi sejarah demokrasi di negara ini," tambahnya.
Menurut Amos, jangan sampai bangsa ini diajarkan hal yang tidak terpuji dalam bertingkah laku, karena pasti sejarah mencatatnya. Lebih baik penerus bangsa ditunjukan cara-cara yang arif berwibawa, agar bangsa Indonesia makin disegani oleh bangsa lain.
"Sebagai warga negara Indonesia, Presiden RI, adalah milik rakyat Indonesia bukan milik partai tertentu. Dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhumkam) RI jabatan amanah Rakyat, untuk menentukan organisasi partai politik yang sah diakui oleh struktur organisasi serta para pendukungnya, bukan hasil KLB!" paparnya.
Kemudian, lanjut Amos, tingkat kepercayaan masyarakat wajib menjadi landasan dasar dari berjalannya sebuah demokrasi di negeri ini. Bukan karena suka tidak suka, itu adalah cara pikir yang sesat menurut saya.
Formad pun mendesak kepada Menteri Hukum dan Ham untuk bijak dan penuh hikmat mengambil keputusan yang benar. Tidak takut intervensi kekuasaan, karena amanah jabatan diemban Menkumham sejatinya milik rakyat, bukan milik segelintir orang atau kelompok.
"Walau kami masyarakat bukanlah kader maupun pengurus Partai Demokrat, kami berempati dan prihatin atas kejadian ini. Serta mengapresiasi kepada seluruh kader Partai Demokrat di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tetap solid dan setia, satu hati satu kata, siap bela yang benar bukan yang bayar," demikian Amos Hutahuruk.
