Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono saat audiensi bersama Komisoner Komisi Pemilihan umum (KPU), di Ruang Aula Utama kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3)/RMOL

Politik

KPU: Kepengurusan Partai Yang Sah Bisa Dilihat Di Sipol

SENIN, 08 MARET 2021 | 16:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Status kepengurusan partai politik bisa dilihat oleh publik melalui Sistem Informasi Partai poitik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Begituah Komisioner KPU, Hasyim Asyari menyampaikan saat menerima audensi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono bersama jajarannya di 34 DPD, di Kantro KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3).

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dokumen-dokumen dari parpol yang dianggap sah itu kemudian di adminisitrasikan secara digital online di dalam sistem informasi parpol (sipol) yang dikelola KPU," ujar Hasyim.


Melalui Sipol, Hasyim menegaskan, kepengurusan Partai Demokrat yang sah sesuai SK yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kepengurusan yang dipimpin Agus Harimurthi Yudhoyono, juga bisa disaksikan di Sipol KPU.

"Oleh karena itu, kalau kita saksikan di Sipol KPU sampai dengan sekarang ini nama-nama pengurus di jajaran DPP Partai Demokrat, AD/ART, demikian juga pengurus di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten se Indonesia, ada di Sipol," terang Hasyim.

"Dan bisa dilihat secara publik, sehingga dengan konteks waktu tertentu siapa pengurus yang sah itu dapat diketahui Sipol yang dikelola KPU," demikian Hasyim Asyari menambahkan.

Dalam pertemuan ini, AHY dan jajarannya disambut baik oleh empat orang Komisioner KPU, yang diantaranya Plt Ketua Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan Aziz dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Dalam kesempatan itu, putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini menjelaskan kedudukan hukum partainya.

Dia menyerehkan dua container dokumen legalitas Partai Demokrat, yaitu SK yang diterbitkan Kemenkumham dan AD/ART partainya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya