Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Darmadi Durianto (kemeja merah) saat menerima audiensi Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) beberapa waktu lalu/Ist

Politik

Selamatkan Usaha Rakyat, BUMN Diminta Pakai Jasa Warteg

SENIN, 08 MARET 2021 | 15:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah perlu memutar otak untuk menyelamatkan pelaku usaha kecil di tengah hantaman pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda selama setahun belakangan.

"Pemerintah melalui Kementerian BUMN bisa melibatkan para pelaku usaha seperti warteg untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari. Misalnya konsumsi rapat BUMN disediakan warteg. Ini akan menyelamatkan saudara-saudara kita dari ancaman kebangkrutan," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto kepada wartawan, Senin (8/3).

Contoh cara tersebut diyakini bisa menghidupkan para pelaku usaha warteg untuk menghindari ancaman kebangkrutan.


"Bayangkan, bila menggerakkan BUMN beserta anak cucu usahanya yang mencapai tujuh ribuan itu pasti akan berdampak positif (bagi pelaku usaha kecil). Itu juga akan menandakan bahwa negara hadir di tengah rakyatnya," sambung politisi PDIP ini.

Selain itu, kata Darmadi, membantu para pelaku usaha warteg sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Hal itu juga sejalan dengan semangat yang baru-baru ini digaungkan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk dalam negeri.

"Jangan lagi di meja-meja kantor BUMN tersaji hidangan produk luar, tapi sudah saatnya hidangan-hidangan yang tersedia asli hasil karya anak bangsa. Makanan anak bangsa enggak kalah menarik dengan makanan luar kok," lirih dia.

Darmadi juga menekankan agar Menteri BUMN bila perlu membuat kebijakan agar jajarannya mulai menyediakan konsumsi dari para pelaku usaha warteg.

"Bila perlu Pak Menteri BUMN bikin surat edaran yang isinya menekankan agar kebutuhan konsumsi di Kementerian BUMN maupun di BUMN-BUMN dari para pelaku usaha warteg. Ini sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyatnya," demikian Darmadi yang belum lama ini menerima audiensi Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya