Berita

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat audensi ke KPU RI/RMOL

Politik

Terima Audiensi AHY, KPU: Pada Prinsipnya Kami Prihatin

SENIN, 08 MARET 2021 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Audiensi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono disambut baik oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, Ilham Saputra memastikan akan menindaklanjuti laporan Agus Harimurthi Yudhoyono terkait status legalitas Partai Demokrat yang disahkan oleh Kementeruan Hukum dan Hak asasi manusia (Kemkumham).

Yaitu, kepengurusan yang berada di bawah kepemimpinan sosok yang akrab disapa AHY itu.


"KPU bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yanga ada," ujar Ilham dalam audiensi yang diselenggarakan di ruang Aula Utama Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3).

Selain itu, Ilham juga menyampaikan rasa dukanya atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat.

Saat ini, partai berlambang Mercy ini tengah diguncang upaya pengambilalihan kepemimpinan paksa oleh pihak internal dan eksternal partai lewat kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB), yang diselenggarakan di Deliserdang, Sumatera Utara, pekan lalu.

"Kami prinsipnya prihatin tentang apa yang terjadi saat ini," tutur Ilham.

Sampai hari ini, Ilham menyebutkan bahwa KPU memegang SK kepengurusan Partai Demokrat yang di ketuai oleh AHY.

Ilham juga memastikan, kepengurusan partai yang dihasilkan dari KLB Deliserdang tidak ada di KPU.

"Dan sampai saat ini kami masih pegang SK yang dari Menkumham, Partai Demokrat yang pimpinannya Pak AHY," tegas Ilham.

"Sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari kami," demikian Ilham menambahkan.

Dalam audiensi ini, AHY ditemani jajaran pengurus dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat.

Dalam kesempatan itu, putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini menjelaskan kedudukan hukum partainya.

Dia menyerehkan dua container dokumen legalitas Partai Demokrat, yaitu SK yang diterbitkan Kemenkumham dan AD/ART partainya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya