Berita

Pengamat kebijakan publik yang juga aktivis pergerakan 77-78, Syafril Sjofyan/Net

Politik

Kalau Moeldoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan

SENIN, 08 MARET 2021 | 11:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jagat perpolitikan Indonesia heboh. Pengambilanalihan kepimpinan partai politik yang sah tanpa mengindahkan konstitusi alias AD/ART yang telah disahkan negara, dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintahan, bukan anggota atau pengurus partai tersebut.

Gerakan ini sangat tepat dikatakan sebagai kudeta. Mengeerahkan pasukan tak bertuan. Sewaan. Kerahkan amunisi. Mudah.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik yang juga aktivis pergerakan 77-78, Syafril Sjofyan menanggapai gerakan secara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.


Menurut Syafril Sjofyan, cara ini jika berhasil akan menjadi pelajaran dan preseden burun. Dan di kemudian hari bisa menjadi kebiasaan bagi pemegang kekuasaan, siapapun nanti yang akan berkuasa.

"Untuk nanti bisa saja terjadi kepada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan lainnya. Terlepas banyaknya partai di Indonesia dibangun secara olikargi atau garis kekeluargaan dan bisnis yang kental. Akibatnya beberapa kader merasa tidak puas sangat potensial untuk dijadikan bahan bakar perpecahan bagi masuknya kepentingan kekuasaan dari pejabat negara yang haus dan kurang bermoral," tuturnya.

Syafril Sjofyan pun mengutip Yudi Latif yang menulis: "Rendahnya literasi moral membuat orang menghalalkan segala cara untuk meraih kedudukan. Sumpah dan keimanan disalahgunakan. Orang-orang berlomba mengkhianati sesama dan negaranya".

Jelas Syafril Sjofyan, kebanyakan parpol di Indonesia yang dilahirkan dengan dasar ketokohan seorang, jika tokohnya tidak berkuasa atau tidak dekat dengan si pemegang kekuasaan, gampang diambil alih seperti dengan cara kudeta Sibolangit.

Tidak itu saja, pelajaran tersebut juga dapat dilakukan dalam melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa, tanpa perlu mengindahkan konstitusi.

"Disamping pelajaran kudeta Sibolangit, walaupun tidak ada korelasinya, kudeta Myanmar juga dapat dijadikan pelajaran. Cara mengambil alih suatu pemerintahan," ucap Syafril Sjofyan.

"Silakan belajar. Siapa yang minat," pungkas dia menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya