Berita

Pengamat kebijakan publik yang juga aktivis pergerakan 77-78, Syafril Sjofyan/Net

Politik

Kalau Moeldoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan

SENIN, 08 MARET 2021 | 11:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jagat perpolitikan Indonesia heboh. Pengambilanalihan kepimpinan partai politik yang sah tanpa mengindahkan konstitusi alias AD/ART yang telah disahkan negara, dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintahan, bukan anggota atau pengurus partai tersebut.

Gerakan ini sangat tepat dikatakan sebagai kudeta. Mengeerahkan pasukan tak bertuan. Sewaan. Kerahkan amunisi. Mudah.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik yang juga aktivis pergerakan 77-78, Syafril Sjofyan menanggapai gerakan secara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.


Menurut Syafril Sjofyan, cara ini jika berhasil akan menjadi pelajaran dan preseden burun. Dan di kemudian hari bisa menjadi kebiasaan bagi pemegang kekuasaan, siapapun nanti yang akan berkuasa.

"Untuk nanti bisa saja terjadi kepada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan lainnya. Terlepas banyaknya partai di Indonesia dibangun secara olikargi atau garis kekeluargaan dan bisnis yang kental. Akibatnya beberapa kader merasa tidak puas sangat potensial untuk dijadikan bahan bakar perpecahan bagi masuknya kepentingan kekuasaan dari pejabat negara yang haus dan kurang bermoral," tuturnya.

Syafril Sjofyan pun mengutip Yudi Latif yang menulis: "Rendahnya literasi moral membuat orang menghalalkan segala cara untuk meraih kedudukan. Sumpah dan keimanan disalahgunakan. Orang-orang berlomba mengkhianati sesama dan negaranya".

Jelas Syafril Sjofyan, kebanyakan parpol di Indonesia yang dilahirkan dengan dasar ketokohan seorang, jika tokohnya tidak berkuasa atau tidak dekat dengan si pemegang kekuasaan, gampang diambil alih seperti dengan cara kudeta Sibolangit.

Tidak itu saja, pelajaran tersebut juga dapat dilakukan dalam melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa, tanpa perlu mengindahkan konstitusi.

"Disamping pelajaran kudeta Sibolangit, walaupun tidak ada korelasinya, kudeta Myanmar juga dapat dijadikan pelajaran. Cara mengambil alih suatu pemerintahan," ucap Syafril Sjofyan.

"Silakan belajar. Siapa yang minat," pungkas dia menambahkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya