Berita

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik/RMOLJabar

Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah

SENIN, 08 MARET 2021 | 11:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi telah menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) di Hotel President Executive Club Jababeka, Minggu (7/3).

Dalam agenda pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Kabupaten Bekasi ini, DPP PKB menunjuk Abdul Kholik sebagai Ketua dan Ahmad Faisal sebagai Sekretaris DPC PKB periode 2021-2026.

Menurut Abdul Kholik, pelaksanaan Muscab tak hanya dilakukan di Kabupaten Bekasi saja. Akan tetapi, di seluruh kota/kabupaten Se-Jawa Barat dan beberapa provinsi.


Ia menjelaskan, Muscab serentak ini merupakan terobosan yang dilakukan DPP PKB. Sehingga, dalam perjalanan organisasi kepartaian di tingkat kabupaten/kota dapat seragam dalam menentukan kebijakan strategis maupun dalam upaya pemenangan pemilu atau pileg mendatang.

Kemudian, kata pria yang akrab disapa Gus Iik ini, kinerjanya selama sebulan ke depan bakal dipantau langsung oleh DPP. Oleh sebab itu, dia bakal melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan elektabilitas partainya di masyarakat.

"Keputusan DPP pada Muscab kali ini masih mengamanatkan saya sebagai Ketua PKB, Gus Faisal sebagai sekretaris. Beliau kader muda dan bagian dari regenarasi trah pendiri PKB. Ini merupakan berkah dan energi yang baru. Beliau bisa backup saya dalam menyempurnakan Proker dan penyusunan kemenangan-kemenangan PKB," papar Gus Iik, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Kita melakukan penataan struktur diisi anak muda, bahkan di semua kecamatan pengurusnya tidak lebih dari 35 tahun. Karena kita sudah membaca pemilih pemula jauh lebih besar. Sekarang Ketua PAC banyakan milenial, kita berharap mereka mampu berkomunikasi baik dengan pemilih milenial," imbuhnya.

Menurut Gus Iik, PKB Kabupaten Bekasi akan kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah. Ia meminta kader PKB yang duduk di Legislatif menunjukan keberpihakannya kepada masyarakat.

"Saya minta peran DPRD untuk kritis dalam meneliti dan mempelototi anggaran Pemda. Sejauh ini, kita punya APBD Rp 6,67 triliun, uang yang digelontorkan nanti haruslah memiliki efek manfaat untuk kesejahteraan masyarakat," bebernya.

Hal ini, menurut dia, merupakan hal yang penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap PKB dapat meningkat dan akan berbanding lurus pada target-target yang dicanangkan PKB pada pemilihan mendatang.

"PKB harus punya tempat untuk mewarnai dan mampu meraih kesempatan kursi Eksekutif di 2024 dengan target meraih 200 ribu suara, dan kursi rasional sebanyak enam kursi di DPRD Kabupaten Bekasi," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya