Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tak Ada Mafia Tanah, Warga Pantura Tangerang Dukung Pembangunan

SENIN, 08 MARET 2021 | 10:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Tokoh masyarakat dan warga di Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang mendukung rencana pembangunan pemerintah yang justru akan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, warga Pantura juga menyebut tidak ada mafia tanah dalam transaksi jual beli tanah.   

Ketua DPD Banten Komite Anti Mafia Politik dan Anti Korupsi Masyarakat Adil Sejahtera (Kampak Mas), Ahmad Zaini mengatakan warga serta tokoh masyarakat di Pantura mendukung penuh pembangunan dan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang.

"Di Kecamatan Teluk Naga enggak saya jumpai kasus mafia tanah, warga selama ini yang saya tahu tidak ada keluhan soal itu, mereka punya lahan dan sudah dibeli oleh pihak pengembang dengan aman dan lancar," kata Ahmad Zaini dalam keterangan, Senin (8/3).


Menurut dia, sampai hari ini pihaknya tidak menemukan adanya laporan dari warga Kecamatan Teluk Naga terkait dengan adanya mafia tanah.

"Warga serta tokoh Pantura dukung pembangunan dan pembebasan lahan yang di lakukan pihak pengembang, karena selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat," jelasnya.

Kepala Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang Utara, Satria S. IP mengatakan pembangunan daerahnya tersebut selama ini berjalan lancar. Dikatakan Satria bahwa dalam pembangunan tersebut pihak pengembang telah melakukan pembebasan lahan terhadap warga berdasarkan kesepakatan bersama antara pengembang dan warga. Tidak ada mafia tanah. Semua sesuai prosedur pembelian.

“Nggak ada ya (mafia tanah) kalau untuk indikasi ke situ. Dan kita melihat sesuai dengan prosedur pembelian, kesepakatan harga masing-masing antara pihak penjual-pembeli,” jelasnya.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya