Berita

Presiden Joko Widodo dan KSP Moeldoko/Net

Politik

Demi Tunjukkan Netralitas, Presiden Joko Widodo Disarankan Copot Moeldoko

SENIN, 08 MARET 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas tangan atas aksi yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono lewat sebuah mekanisme Kongres Luar Biasa yang digelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.

Jika presiden membiarkan aksi itu, maka bisa dipastikan Jokowi menyetujui pengambilalihan tersebut. Sekalipun Jokowi beralasan bahwa ini adalah konflik internal.

Begitu kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam kanal YouTube pribadinya yang dikutip redaksi, Senin (8/3).

“(Kalau) tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun merebut atau men-take over jabatan di Demokrat, maka bisa dipastikan Jokowi pun menyetujui, bahkan barangkali berada di balik take over tersebut," ujarnya.

Atas dasar tersebut, Refly menyarankan agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Moeldoko demi menunjukkan netralitas dalam polemik Demokrat.

Sebab masalah di Demokrat ini bukan soal rangkap jabatan Moeldoko. Melainkan yang lebih penting dari itu adalah Istana memastikan netral. Tanpa ada sanksi bagi Moeldoko, maka Istana bisa dituduh berada di balik semua ini.

Pasalnya, akar dari konflik Demokrat adalah keterlibatan pihak luar, yang dalam hal ini Moeldoko.

"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan," tutupnya.

Populer

Benny K. Harman: Jika Laporan Risma Benar, Maka Rezim Jokowi Lebih Kejam Dari Teroris

Sabtu, 01 Mei 2021 | 11:57

Ini Penjelasan Firli Bahuri Soal Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Senin, 03 Mei 2021 | 19:59

Gelombang Protes THR Lewat Petisi, Don Adam Kritik Sri Mulyani Samakan ASN Dengan Romusha

Jumat, 30 April 2021 | 14:31

Detik-detik Penangkapan Munarman, Diseret Sampai Dilarang Pakai Sandal

Selasa, 27 April 2021 | 18:19

Tak Terima Prabowo Diolok-olok Anak Buah Moeldoko, PP Perisai Curiga Ada Upaya Geser Posisi Menhan

Selasa, 27 April 2021 | 08:29

Presiden Jokowi Bisa Beri Mandat Kepada Jusuf Kalla Untuk Selesaikan Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:51

Munarman Memang Dikenal Berani Sejak Jadi Aktivis, Tapi Untuk Jadi Teroris Rasanya Berlebihan

Rabu, 28 April 2021 | 07:48

UPDATE

Pantau Lalin Mudik Menggunakan Helikopter, Kabaharkam Polri Pastikan Masyarakat Patuhi Kebijakan Pemerintah

Jumat, 07 Mei 2021 | 23:26

Sri Mulyani Berencana Naikkan Tarif PPN, Hipmi: Kebijakan Yang Pragmatis Dan Tidak Pro Rakyat

Jumat, 07 Mei 2021 | 23:07

Mediasi Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Anak Usaha Wilmar Group Rp 939 M

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:57

Heran Munarman Dituduh Teroris, Lieus Sungkharisma: Dia Bantu Vihara Hingga Izin Pendirian Gereja HKBP Cinere

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:42

Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:19

Dipenjara Tujuh Bulan, Jumhur Hidayat: Kayak Liburan

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:03

Di Sekolah Insan Cendekia Madani, LaNyalla Sampaikan 4 Prioritas Kerja DPD RI

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:54

Beda Dengan Arahan Pusat, Gibran Rakabuming Izinkan Mudik Lokal

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:44

Punya Legalitas, Partai PRIMA Tepis Isu Kebangkitan Komunis

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:16

Pasca Bebas, Jumhur Hidayat Disambut Puluhan Aktivis

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:15

Selengkapnya