AHY saat memberi pengarahan kepada kader Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat/RMOL
Teriakan "Lawan KLB Ilegal“ bergema di Auditorium Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat (PD), Jakarta Pusat saat Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) yang ilegal, Minggu siang (7/3).
Di hadapan para pimpinan di tingkat pusat, AHY menyerukan untuk melawan gerakan pengambilalihan kekuasaan (GPK) PD yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Baginya, perlawanan merupakan bagian dari kewajiban Partai Demokrat.
"Kami tentu punya hak dan kewajiban moral untuk melawan gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat yang tidak sah itu," ujar AHY.
Menurutnya, jika dia dan barisannya diam, maka artinya membunuh demokrasi di Indonesia. Kalimat itu kemudian disambut dengan kata “lawan†oleh para kader Demokrat.
"Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," tegas AHY yang disambut teriakan "lawan" dari para pimpinan di tingkat pusat yang hadir di Auditorium Yudhoyono.
"Kalau kita diam, sama saja kita membiarkan, kemudian ada mereka-mereka yang berkomplot untuk motif pribadinya, uang, kekuasaan, kedudukan. Kemudian semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi kita, kemudian seolah-olah mereka bisa berkuasa begitu saja. Ini adalah sebuah contoh buruk dalam demokrasi," sambung AHY.
Dalam pertemuan yang akan dilanjutkan rapat ini, dihadiri oleh para pimpinan di tingkat pusat. Seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum (Bendum) Renville Antonio, Sekretaris Majelis Tinggi, Andi Mallarangeng.
Selanjutnya, Ketua Dewan Kehormatan, Hinca Pandjaitan, Ketu Dewan Pertimbangan, Joko Wijayanto, Ketua Mahkamah Nachrowi Ramli, Wakil Ketum Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Waketum Marwan Cik Asan, Benny Kabur Harman, Vera Febyanthy Rumangkang yang juga pendiri Partai Demokrat.
Acara ini pun akan dilanjutkan dengan rapat dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan disambung apel akbar dengan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
