Berita

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Net

Dunia

Trump Minta Partai Republik Tak Gunakan Namanya Untuk Galang Dana

MINGGU, 07 MARET 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meminta tiga organisasi Partai Republik untuk berhenti menggunakan namanya untuk mengumpulkan dana.

Seorang penasihat Trump mengungkap, pengacara mantan presiden itu telah mengirim surat cease-and-desist ke Komite Nasional Republik, Kampenye Kongres Republik Nasional, dan Kampanye Senat Republik Nasional sebagai teguran pada Jumat (5/3).

Surat itu menuntut agar mereka berhenti menggunakan nama dan potret Trump dalam email penggalangan dana dan barang dagangan.


Politico sebelumnya melaporkan Trump marah karena organiasi itu mendukung politisi yang ikut memakzulkannya atas kasus hasutan pemberontakan di Capitol Hill pada 6 Januari.

"Presiden Trump tetap berkomitmen kepada Partai Republik dan memilih konservatif America First, tetapi itu tidak memberi siapa pun, teman atau musuh, izin untuk menggunakan kemiripannya tanpa persetujuan eksplisit," kata penasihat itu kepada Politico, seperti dikutip Reuters.

Partai Republik telah terpecah belah setelah kerusuhan Capitol Hill yang menewaskan lima orang.

DPR memakzulkan Trump karena dianggap bertanggung jawab menghasut pemberontakan, menggunakan pidato menjelang kerusuhan yang berisi klaim kecurangan pemilu. Meski upaya pemakzulan itu gagal di Senat.

Trump juga berselisih dengan sejumlah politisi Republik, termasuk Perwakilan Liz Cheney yang mendukung pemakzulan, dan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnel yang menyebut Trump bertanggung jawab atas kerusuhan.

"Mitch adalah seorang politikus yang suram, cemberut, dan tidak tersenyum, dan jika Senator Republik akan tetap bersamanya, mereka tidak akan menang lagi," kata Trump bulan lalu.

Meski memiliki berbagai pertikaian dengan Partai Republik, Trump telah menegaskan tidak akan membuat partai baru, alih-alih siap untuk menyatukan Partai Republik.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya