Berita

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Net

Dunia

Trump Minta Partai Republik Tak Gunakan Namanya Untuk Galang Dana

MINGGU, 07 MARET 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meminta tiga organisasi Partai Republik untuk berhenti menggunakan namanya untuk mengumpulkan dana.

Seorang penasihat Trump mengungkap, pengacara mantan presiden itu telah mengirim surat cease-and-desist ke Komite Nasional Republik, Kampenye Kongres Republik Nasional, dan Kampanye Senat Republik Nasional sebagai teguran pada Jumat (5/3).

Surat itu menuntut agar mereka berhenti menggunakan nama dan potret Trump dalam email penggalangan dana dan barang dagangan.


Politico sebelumnya melaporkan Trump marah karena organiasi itu mendukung politisi yang ikut memakzulkannya atas kasus hasutan pemberontakan di Capitol Hill pada 6 Januari.

"Presiden Trump tetap berkomitmen kepada Partai Republik dan memilih konservatif America First, tetapi itu tidak memberi siapa pun, teman atau musuh, izin untuk menggunakan kemiripannya tanpa persetujuan eksplisit," kata penasihat itu kepada Politico, seperti dikutip Reuters.

Partai Republik telah terpecah belah setelah kerusuhan Capitol Hill yang menewaskan lima orang.

DPR memakzulkan Trump karena dianggap bertanggung jawab menghasut pemberontakan, menggunakan pidato menjelang kerusuhan yang berisi klaim kecurangan pemilu. Meski upaya pemakzulan itu gagal di Senat.

Trump juga berselisih dengan sejumlah politisi Republik, termasuk Perwakilan Liz Cheney yang mendukung pemakzulan, dan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnel yang menyebut Trump bertanggung jawab atas kerusuhan.

"Mitch adalah seorang politikus yang suram, cemberut, dan tidak tersenyum, dan jika Senator Republik akan tetap bersamanya, mereka tidak akan menang lagi," kata Trump bulan lalu.

Meski memiliki berbagai pertikaian dengan Partai Republik, Trump telah menegaskan tidak akan membuat partai baru, alih-alih siap untuk menyatukan Partai Republik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya